Prabowo Bersikukuh Ingin Mengevakuasi Rakyat Gaza. Ada Apa?

Oleh. Indri Wulan Pertiwi
(Kontributor SSCQMedia.Com, Aktivis Muslimah Semarang)

SSCQMedia.Com—Menyikapi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang menjadi korban perang antara Isr4el dan Hamas di Jalur Gaza, Smith Alhadar, seorang pengamat isu geopolitik Timur Tengah, mengingatkan bahwa rencana tersebut berpotensi memicu protes dari dalam maupun luar negeri.

Selain kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap masalah ekonomi dan politik, hal tersebut juga dapat menghancurkan harapan akan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, berbagai keresahan yang muncul terkait rencana evakuasi ini, dapat mengancam stabilitas pemerintahan dan berpotensi memicu demonstrasi besar-besaran (bbc.com/indonesia, 11/4/2025).

Isu Indonesia akan menampung warga Gaza telah berhembus sejak lama, tepatnya saat mediasi perdamaian antara Isr4el dan Hamas oleh AS pada bulan Januari 2025. Namun pada waktu itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyangkal bahkan menolak dengan tegas rencana pemindahan warga Gaza. Hingga pada bulan Februari, Trump mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dengan cara memindahkan warga Gaza tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk kembali. Usulan ini menuai kritik luas, termasuk di Amerika Serikat. Hingga Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan, bahwa jika negara-negara Arab memiliki rencana yang lebih baik, itu akan lebih baik.

Kemudian Mesir merespon hal tersebut dengan mengusulkan pembangunan di Gaza tanpa perlu memindahkan penduduknya, yang kemudian didukung secara resmi oleh anggota Liga Arab. Pada pertemuan di Kairo, 4 Maret 2025, yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri RI Soegiono, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengadopsi usulan serupa.

Meskipun demikian pada faktanya AS dan Isr4el terus mencari negara yang bersedia menampung warga Gaza, namun tetap tidak ada negara yang bersedia. Hingga pada 26 Maret 2025, media Isr4el, Channel 12 melaporkan rencana pengiriman warga Gaza ke Indonesia untuk bekerja di sektor konstruksi, namun Kementerian Luar Negeri RI lagi-lagi membantah hal tersebut. Namun, pada 9 April 2025, Presiden Prabowo secara tiba-tiba menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menerima 1.000 warga Gaza dan segera melakukan kunjungan ke beberapa negara untuk berkonsultasi mengenai rencana evakuasi tersebut.

Sikap Prabowo ini memberi kesan lebih mendukung AS dan Isr4el tentunya  memunculkan berbagai dugaan, salah satunya bahwa rencana ini bisa menjadi upaya Prabowo untuk melobi Donald Trump pasca AS menerapkan tarif resiprokal bagi barang-barang dari Indonesia sebesar 32%. Karena pada faktanya, Trump memang menunda keputusan tersebut, sehingga terkesan sebagai tekanan dari AS terhadap Indonesia, dan Prabowo dianggap masih perlu menawarkan sesuatu kepada AS agar posisi Indonesia aman sampai keputusan benar-benar final. Yang kemudian ditunjukkan Prabowo melalui evakuasi warga Gaza, ketika semua negara menolaknya.

Dan sebagai negara yang sangat bergantung pada impor dan bantuan luar negeri, Indonesia mungkin merasa penting untuk merawat hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan global. Kesuksesan Indonesia dalam mengevakuasi warga Palestina mungkin akan menjadi pertimbangan bagi AS, terutama di tengah kepanikan mereka dalam merelokasi warga Palestina.

Namun hal ini tentunya bertolak belakang dengan impian warga Palestina, bahkan terkesan memupuskan harapan mereka yang ingin merdeka, di mana selama ini rakyat Palestina telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah airnya, bahkan sejak konflik tersebut bermula, yaitu Perang Dunia I di tahun 1916, di mana Inggris dan Perancis membuat perjanjian Sykes-Picot yang membagi wilayah Usmaniyah termasuk Palestina. Membuat warga Yahudi dari Eropa mulai bermigrasi ke Palestina setelah memperoleh legalitas dari Deklarasi Balfour.

Hingga pada Perang Dunia II, Amerika Serikat menggantikan Inggris sebagai pemimpin sekutu dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan kedaulatan negara Isr4el pada tahun 1948. Hal tersebut tentunya memicu perlawanan dari masyarakat Palestina untuk tetap mempertahankan tanah tumpah darahnya dan telah menetap sejak berabad-abad lamanya. Terlebih bagi umat Islam, tanah Palestina adalah salah satu tanah suci yang berkaitan erat dengan spiritual. Khususnya masjid Al-Aqso. Bahkan jika merujuk kembali pada sejarahnya, tanah Palestina adalah tanah warisan milik umat Islam seluruh dunia tanpa batas negara.

Sementara itu, di dalam negeri, keputusan Prabowo ini terus mendapatkan kritik tajam sebab sangat bertentangan dengan amanat  konstitusi yang menentang penjajahan. Bahkan keputusan ini dianggap tak bermoral sebab datang di tengah kekhawatiran masyarakat terkait isu ekonomi dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja. Terlebih berpotensi melanggar konstitusi di mana dalam pembukaan UUD yang menolak segala bentuk penjajahan.

Dengan begitu keputusan Presiden Prabowo yang ingin mengungsikan warga Gaza dari Palestina, sangat berisiko tinggi, selain memberi kesan mendukung penjajahan, keputusan tersebut kontraproduktif dengan seruan jihad yang kian berkembang di tengah masyarakat saat ini, serta kian mengaburkan dari solusi yang sesungguhnya. Karena pada dasarnya, zionis Yahudi yang telah menjajah wilayah Palestina seharusnya kita fokus pengusiran terhadap para penjajah dari Palestina, bukan mengungsikan warga Gaza.

Setelah berbagai upaya perundingan damai kerap kali dilakukan dan mengalami kegagalan, maka hanya jihad solusi untuk menghentikan penjajahan di Palestina. Namun karena batasan nasionalisme menghambat respon terhadap panggilan jihad, institusi Khilafah harus segera dipulihkan untuk melawan kepentingan Barat dan menghapus batas-batas nasionalisme.

Di bawah naungan Khilafah umat bersatu bergerak bersama memerdekakan Palestina dari penjajahan AS dan zionis Yahudi. Oleh karena itu, selain menolak evakuasi warga Palestina, panggilan untuk menerapkan syariat kafah dalam naungan Khilafah dan mengirimkan tentara harus terus didengungkan sebagai bentuk pembelaan kita terhadap agama dan saudara-saudara kita di Palestina. Wallahualam. [Ni]