Oleh. Ernita S.
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Menjelang lebaran Idulfitri tradisi mudik menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di Indonesia yang sudah melekat. Bersilaturahmi dan berkumpul dengan sanak saudara yang merantau jauh dari kampung halaman menjadi kepuasan batin tersendiri. Hal inilah yang membuat orang berbondong-bondong mudik, meskipun dengan menghalalkan segala cara seperti menggunakan jasa travel gelap.
Fenomena maraknya travel gelap jelang mudik Lebaran kembali menjadi sorotan. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, maraknya travel gelap ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum yang merata hingga pelosok daerah. “Ini bukan inovasi, melainkan bukti kebutuhan masyarakat akan transportasi yang belum terpenuhi oleh pemerintah,” ujar Djoko, Minggu (23/3/2025) (Liputan6.com, 28/3/2025).
Momentum lebaran membuat banyak orang secara sukarela mudik demi bertemu keluarga di tanah kelahiran. Apalagi bagi yang memiliki keuangan cukup, mudik bukanlah hambatan. Padahal kemacetan saat mudik yang dialami oleh pengendara seakan–akan permasalahan yang belum bisa untuk diatasi.
Jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengalami kemacetan parah sepanjang 5 kilometer pada H-3 Lebaran, Jumat (28/3/2025). Antrean kendaraan pemudik memanjang dari arah Limbangan, Kabupaten Garut, hingga ke Pamuncak sebelum kereta Nagreg pada pukul 17.31 WIB. Sejumlah petugas di pos pelayanan Cikaledong berupaya mengurai kepadatan arus lalu lintas tersebut (Kontan.co.id, 28/3/2025)
Beragam permasalahan pada masa mudik mulai dari sarana transportasi sampai kemacetan membuktikan mitigasi menjelang hari raya belum dilaksanakan secara optimal. Belum lagi cuaca tidak menentu bagi pengguna kendaraan roda dua berpengaruh terhadap kondisi pemudik. Permasalahan ini tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasas kapitalis sekularisme. Dalam sistem kapitalisme, transportasi tidak dijamin oleh negara karena tidak dianggap sebagai kebutuhan publik. Bahkan dia dijadikan sebagai jasa komersil, karena pengelolaannya yang lebih besar diserahkan kepada pihak swasta bertujuan pada profit. Dampaknya negara hanya memiliki peran sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan pengusaha dibandingkan untuk rakyat.
Sementara itu, infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak merata menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Akibatnya banyak orang mencari kerja di kota karena peluang ekonominya lebih terbuka, sehingga tradisi mudik tidak dapat dihindari. Hal inilah yang menyebabkan adanya arus urbanisasi musiman pada momentum hari raya setelah beberapa lama mencari nafkah di kota.
Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik harus dikelola demi kepentingan masyarakat dan tidak boleh dikomersilkan untuk segelintir orang. Meskipun pembangunan infrastruktur mahal dan rumit namun tidak boleh bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Negara berkewajiban untuk membangun kebutuhan transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi.
Negara juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pemerataan infrastruktur di berbagai wilayah, tidak hanya di kota, melainkan juga di daerah pedesaan. Pemerataan ini menjadikan berbagai potensi ekonomi bisa berkembang secara optimal. Selain itu, negara menyediakan lapangan usaha dan kerja yang lebih banyak sehingga masyarakat tidak menggantungkan hidupnya di kota.
Pemerintah semestinya menjamin keselamatan masyarakat bagi yang melakukan mudik baik dalam kota, antarkota, maupun antar provinsi. Pengguna jalan saat mudik akan lebih nyaman berkendara tanpa merasakan bayangan kemacetan, karena dalam pandangan Islam, transportasi sebagai fasiltas publik tidak boleh dijadikan sebagai bisnis.
Di sisi lain, anggaran untuk mewujudkan semua ini merupakan anggaran yang bersifat mutlak karena transportasi merupakan kebutuhan umum. Kebutuhan mobilitas masyarakat bisa tercukupi dengan baik tanpa terbebani biaya yang mahal. Adapun insfrastrukturnya termasuk dalam transportasi yang baik, aman, dan nyaman sehingga masyarakat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik.
Dalam sistem Islam sumber pemasukannya banyak dan beragam. Salah satunya dengan mengelola sumber kekayaan alam dan harta milik umum sesuai paradigma Islam. Pemasukan dari harta tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan pelayanan kepada rakyatnya dengan baik, termasuk membangun infrastruktur.
Pelayanan terbaik menjadikan umat Islam bisa menikmati ibadah lebih inten terutama pada akhir Ramadan. Orang yang melakukan perjalanan mudik tidak lagi waswas mengenai keamanan maupun biaya yang harus dikeluarkan. Meskipun mudik dilakukan menjelang lebaran, fasilitas publik yang ada sudah sangat memadai sehingga tidak terjadi kemacetan.
Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat. Negara wajib memenuhi dan menyediakan transportasi yang aman dan nyaman dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Sebaik apa pun transportasi publik di sistem kapitalisme tidak akan dapat menandingi pelayanan dan jaminannya di sistem Islam yang menunaikan kebutuhan dan haknya bagi masyarakat.
Wallahualam bissawab. [Ni]
0 Comments: