Tren #KaburAjaDulu, Dilema Masyarakat Indonesia

SSCQMedia.Com—Jagat sosmed kembali dihebohkan dengan tren baru. Bukan tren joget ala Tiktok, tapi kali ini tren tagar #KaburAjaDulu. Tren apalagi ini? Tren ini muncul dari para warganet yang meramaikan tentang informasi kehidupan luar negeri sekaligus berisi ajakan untuk pindah ke negara lain dengan tujuan mencari kehidupan yang lebih baik. Kondisi ini juga tak luput dari pengaruh digitalisasi. Lantas, bagaimana tagar ini bisa menjadi top tren di sosial media?

Berkaitan dengan hal ini, dilansir dari beautynesia, 5/2/2025, kemunculan tagar #KaburAjaDulu menjadi berkaitan dengan fenomena brain drain yang telah lama terjadi di Indonesia dan negara-negara berkembang sejak lama. Singkatnya, brain drain atau human capital flight ialah fenomena ketika orang pintar dan berbakat memilih untuk bekerja di luar negeri atau di negara-negara maju. Dan ternyata brain drain itu sendiri telah lama terjadi di negara-negara berkembang. Kehidupan di negara sendiri dipersulit yang kemudian bertemu dengan potret kehidupan di LN yang dinilai jauh lebih baik. Dimulai dari kompleksnya problematika dalam negeri. Rendahnya kualitas ekonomi dan pendidikan hingga permasalahan politik. Sementara itu, tawaran-tawaran beasiswa dan jaminan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri lebih menggiurkan dan menjanjikan daripada negeri sendiri. Hal inilah yang kemudian memantik munculnya brain drain.

Mirisnya, negeri ini bukannya introspeksi keadaan, pemerintah justru menuduh balik dengan tanggapan yang amat menyakitkan. Dilansir dari Tempo, 17/2/2025, Wamen Kemenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan, mempersilakan warga negara Indonesia (WNI) yang ingin pergi dari Indonesia. Namun, dia mengimbau agar WNI yang telah pergi untuk tidak kembali lagi ke Indonesia. "Mau kabur, kabur ajalah. Kalau perlu jangan balik lagi." Lagi-lagi, pemerintah tidak peduli!

Tanggapan pemerintah yang acuh, kondisi negeri yang semakin memburuk hingga munculnya fenomena #KaburAjaDulu, semua itu tidak luput dari kesalahan sistem negara ini. Negara yang menganut sistem yang meninggikan kaum pemilik kekuasaan alias kapitalisme. Menafikan kebutuhan rakyat, sampai-sampai ekonomi dimonopoli, lapangan kerja semakin dipersulit, bahkan anggaran pendidikan terkena efisiensi sampai dikorupsi. Semua ulah mafia kapitalis negeri. 

Memang tidak ada harapan, apabila masih mau bergantung pada keadaan seperti ini. Dalam Islam, kesejahteraan rakyat adalah prioritas negara. Pemerintah wajib menjamin lapangan pekerjaan, pendidikan dengan mengoptimalkan SDM dan SDA yang ada. Toh, negeri ini sebenarnya kaya. Hanya saja dikuasai kapitalis (para pengusaha pemilik modal), itu saja. Maka, adanya sistem Islamlah yang akan menumpas ketidakadilan ini. Pendidikan yang terjamin juga akan melahirkan kualitas SDM yang siap membangun negara, baik itu pemimpin maupun rakyat. 

Wallahualam bissawab. [An]