Menelusuri Realitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Oleh. Indri Wulan Pertiwi
(Kontributor SSCQMedia.Com dan Aktivis Muslimah Semarang)

SSCQMedia.Com-Ketika membahas pekerja migran Indonesia (PMI), terdapat paradoks menyedihkan antara pengakuan terhadap mereka sebagai pahlawan devisa yang turut berkontribusi besar pada perekonomian negara, dengan minimnya perlindungan yang mereka terima. Mulai dari kekerasan, eksploitasi, hingga kasus pembunuhan kerap terjadi pada para PMI, tetapi pemerintah sering kali gagal memberikan perlindungan yang memadai. Dalam situasi ini, dominasi sistem kapitalisme juga memengaruhi perlakuan terhadap PMI, di mana kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada hak-hak dan perlindungan mereka.

Presiden Prabowo Subianto menyoroti kasus penembakan lima pekerja migran Indonesia oleh aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Beliau menekankan pentingnya pemerintah Malaysia melakukan investigasi menyeluruh terhadap kasus tersebut. Prabowo juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk tidak memasuki negara lain secara ilegal guna menghindari risiko serupa terhadap pekerja migran. Keyakinan Prabowo bahwa pemerintah Malaysia akan menyelidiki kasus ini setelah pembicaraan dengan Perdana Menteri Malaysia menunjukkan upaya diplomasi yang dilakukan untuk menuntut keadilan bagi korban.

Sementara itu ketua DPR Puan Maharani juga menyerukan perlindungan yang lebih baik terhadap pekerja migran Indonesia dan menekankan perlunya langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, mengonfirmasi bahwa Polis Diraja Malaysia telah mengambil tindakan dengan menjadikan aparat yang terlibat dalam penembakan sebagai status non-aktif. Langkah-langkah konkret ini menunjukkan komitmen untuk menangani kasus ini secara serius dan transparan. (kompas.id, 30/1/2025).

Nasib Pekerja Migran di Sistem Kapitalisme

Penembakan terhadap pekerja migran Indonesia membuat publik sadar akan kekerasan yang sering menimpa PMI, meskipun bukan isu baru. PMI telah lama menjadi korban eksploitasi dan kekerasan di negara tujuan akibat minimnya pengawasan, regulasi yang lemah, dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. Meskipun diakui sebagai pahlawan devisa, PMI juga sering disia-siakan dalam masalah perlindungan mereka. Hal ini menciptakan kontradiksi antara kontribusi ekonomi yang mereka berikan dan perlakuan tidak adil yang diterima.

Negara seharusnya bertanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyatnya, termasuk pekerja migran atau PMI. Namun sayangnya, dalam konteks kapitalisme yang mengutamakan keuntungan, perlindungan terhadap pekerja migran seringkali diabaikan.

Sistem ekonomi kapitalisme yang fokus pada materi, telah menyebabkan disparitas ekonomi dan pendidikan yang besar. Melahirkan kondisi ekonomi yang sulit, tingginya pengangguran, dan kurangnya lapangan kerja, mendorong banyak orang memilih menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini terjadi terutama pada orang-orang  dengan pendidikan dan keterampilan rendah.

Berulangnya pola kasus yang menimpa PMI dan jika melihat faktor-faktor pendorong untuk menjadi PMI menunjukkan bahwa sudah seharusnya sistem kapitalisme diganti dengan sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah.

Sistem Islam Tuntaskan Masalah PMI

Dalam sistem pemerintahan Islam, visi negara adalah memastikan pemenuhan kebutuhan pokok seluruh warga negaranya. Rakyat diberikan akses untuk memenuhi kebutuhan lanjutan, serta jaminan terhadap ketersediaan kebutuhan dasar bagi yang kurang mampu. Dalam hal ini Khilafah akan melaksanakan mekanisme praktis dalam upaya meratakan ekonomi dan kesejahteraan, termasuk dalam memberantas pengangguran, melalui penerapan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip kepemilikan yang unik, yang membedakan antara kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu. Sumber daya alam yang melimpah dan tak terbatas dianggap sebagai kepemilikan umum (milik rakyat). Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi individu atau bahkan negara untuk menguasainya sebagaimana dalam sistem kapitalisme.

Allah Swt. sebagai otoritas tertinggi telah menetapkan sumber daya tersebut sebagai milik umum. Negara diamanahkan oleh syariat untuk mengelolanya dan menggunakan hasilnya sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam menjaga hak kolektif rakyat seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, infrastruktur, dan fasilitas umum lainnya guna menciptakan kehidupan yang layak dan kondusif.

Dalam konteks ini, terlihat betapa negara dalam sistem Islam memiliki sumber pendapatan yang sangat besar. Hal tersebut dikarenakan Allah Swt. telah memberikan wilayah negeri muslim sumber kekayaan yang melimpah untuk kebutuhan penduduknya. Bukan hanya itu, sumber daya kekayaan umum seperti padang gembalaan dan perairan memiliki potensi pengembangan yang sangat luas. Melalui pengelolaan sumber daya alam secara mandiri akan membuka peluang kerja di berbagai sektor, mulai dari tenaga ahli hingga tenaga terampil. Hal ini tentunya akan mengurangi tingkat pengangguran.

Khilafah juga akan mendorong etos kerja dan produktivitas masyarakatnya, dengan memberikan pendidikan keterampilan kerja sesuai minat dan kemampuan juga akan diberikan secara tepat. Sehingga setiap orang akan dijamin mendapatkan pekerjaan yang layak untuk memberikan nafkah bagi keluarganya. Dengan demikian rakyat tidak perlu mencari pekerjaan di negara lain.

Oleh karena itu, dengan kita mengenali akar masalah PMI. Maka solusinya tidak lain hanyalah dengan beralih ke sistem Islam. Terlebih Indonesia sebagai potensi negara besar memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang jika dimanfaatkan dengan perubahan sistem, akan membuatnya lebih kuat dan berdaulat hingga mampu menjaga rakyatnya secara maksimal serta mencapai kesejahteraan umat.

Wallahualam. [Hz]