Oleh : Ni’mah Fadeli (Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam)
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil secara terbuka menyebut proyek light rail transit (LRT) di Palembang salah perencanaan. Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya bahwa ada kegagalan dalam mengambil keputusan dam pembangunan LRT Palembang. Proyek senilai 9 triliun itu menurutnya belum dibutuhkan masyarakat setempat. Sependapat dengan Kang Emil, Wakil Ketua umum DPP Partai Demokrat, Benny K. Harman juga mempertanyakan efektivitas penggelontoran dana tersebut dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan mengatasi masalah ini karena patut diduga ada unsur korupsi dalam pengerjaan proyek (Gelora Media, 23/10/2022).
Proyek lain yang berkali-kali menuai persoalan karena adanya pembengkakan anggaran yang akhirnya memaksa pemerintah merogoh APBN untuk membiayai adalah pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Proyek yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini menjadi bagian tak terpisahkan dari gurita bisnis Tiongkok. Selama beberapa tahun terakhir, otoritas Cina memang agresif mengembangkan banyak proyek di luar negeri melalui bendera Belt & Road Initiative (BRI) (Katadata, 19/10/2022).
Sejumlah proyek besar dengan dana triliunan diklaim ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat, namun apa jadinya jika sebenarnya bukan itu yang dibutuhkan? Dana besar sudahlah keluar namun tidak didapatkan fungsi yang optimal. Proyek dibangun tidak untuk disesuaikan kebutuhan namun hanya sebagai pencitraan. Jika memang pemerintah benar paham apa yang dibutuhkan rakyat maka akan lebih urgent untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah tidak layak, jalan raya dengan lubang dimana-mana, jembatan penghubung antar desa yang putus, desa-desa yang belum mendapat aliran listrik dan seterusnya.
Pembangunan sejumlah proyek itu ternyata memang bukan sebagai bagian memberi fasilitas rakyat namun adalah proyek para pemilik modal besar yang tentu berbasis mencari keuntungan. Pengusaha asing mengucurkan dana besar jadilah pembangunan mengikuti apa kata mereka. Kebebasan atau liberalisme dalam sistem kapitalis menjadikan eksploitasi di semua titik bahkan yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Sumber daya alam (SDA) juga bebas dikelola siapa saja asalkan dinilai menguntungkan, tentu untuk sebagian pihak dan bukan menguntungkan untuk seluruh rakyat.
Infrastruktur transportasi dalam Islam termasuk dalam kepemilikan umum yang harus dikelola negara dengan biaya dari dana umum. Pendanaan boleh berasal dari sumber kepemilikan negara namun negara tidak boleh hanya mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Pembangunan infrastruktur juga harus berdasarkan kebutuhan rakyat. Negara akan mendahulukan pembangunan yang jika infrastruktur tersebut tidak segera dibangun maka rakyat akan mendapat kemudharatan. Misalnya memperbaiki jalan yang rusak agar aman dan nyaman digunakan rakyat daripada membangun kereta cepat yang sebenarnya belum dibutuhkan.
Kepemilikan dalam Islam juga akan dibatasi, SDA hanya akan dikelola negara tanpa pihak swasta apalagi asing. Begitupun dengan pembiayaan proyek yang dilakukan, sepenuhnya dari negara sehingga tidak ada dikte asing. Semua pembangunan yang dilakukan adalah untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk mengikuti keinginan pemilik modal. Setiap keputusan yang diambil akan melalui pemikiran dan perencanaan yang matang juga tepat sasaran tentu dengan bersandar pada syariat Islam.
Bukan keuntungan yang dikejar karena negara akan selalu menjadikan halal haram dalam setiap tindakan. Negara juga akan bersikap adil kepada semua rakyat, bukan hanya adil kepada mereka yang berada di perkotaan. Pembangunan akan dilakukan di semua titik negeri demi kemaslahatan rakyat. Firman Allah Subhanallahu Wa Ta’ala : "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu pemimpin) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An Nahl :90).
Dengan kepemimpinan Islam maka rakyat tak akan merasa diabaikan dengan sejumlah proyek yang sebenarnya bukan ditujukan untuk mereka dan negara tidak akan berlaku sewenang-wenang hanya demi keuntungan pihak tertentu. Sistem Islam akan menjadikan negara benar-benar melakukan fungsinya yaitu menjadi pengurus rakyat. Sementara rakyat juga akan merasakan kemudahan hidup dan keberkahan karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.
Wallahu a’lam bishawwab.
0 Comments: