Oleh: Nur Afni
(Pemerhati Sosial dan Politik, Deli Serdang)
SSCQmedia.com—Demo besar-besaran terjadi di Amerika Serikat (AS). Jutaan warga turun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk “No Kings” pada Sabtu, 28 Maret 2026 waktu setempat. Bahkan, sekitar 8 juta warga Amerika Serikat ikut serta dalam aksi unjuk rasa menentang kepemimpinan Presiden Donald Trump. Mereka menuntut pemakzulan karena dinilai bersikap otoriter. Aksi ini menjadi sorotan dunia karena disebut sebagai salah satu protes terbesar dalam sejarah negara tersebut.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan kondisi ekonomi Amerika Serikat yang kian memburuk. Sebagai negara adidaya, Amerika Serikat selama ini memiliki pengaruh besar terhadap banyak negara di dunia. Namun, gelombang demonstrasi ini turut mencerminkan tekanan yang dihadapi di dalam negeri.
Utang nasional AS pada Maret 2026 tercatat menembus US$39 triliun (sekitar Rp661.440 triliun). Angka ini melonjak seiring peningkatan pengeluaran, termasuk akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS. Beban utang per kapita pun mencapai sekitar US$113.875 atau setara Rp1,93 miliar. Artinya, setiap warga, bahkan bayi yang baru lahir, menanggung beban utang dalam jumlah tersebut. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya tekanan hidup masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup, yang memicu stres dan depresi (CNBC Indonesia, 28/3/2026).
Krisis ekonomi tersebut diperparah oleh keterlibatan Amerika Serikat dalam berbagai konflik geopolitik, termasuk ketegangan dengan Iran. Kondisi ini dinilai semakin menunjukkan melemahnya posisi AS di tengah berbagai tekanan internal dan eksternal.
Meski demikian, Amerika Serikat tetap bertahan. Hal ini tidak lepas dari dukungan dan relasi dengan sejumlah negara lain, termasuk negeri-negeri muslim yang masih berada dalam pengaruh kepentingan AS.
Gagasan BOP yang dikaitkan dengan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, yang disebut-sebut sebagai upaya perdamaian bagi Gaza, pada faktanya dinilai sebagai strategi untuk melanggengkan kepentingan pihak tertentu. Ketika sebagian negara Eropa menunjukkan penolakan, justru ada penguasa negeri-negeri muslim yang memilih bergabung, meskipun harus menanggung biaya besar.
Sikap tersebut dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kaum muslimin, khususnya rakyat Palestina. Pasalnya, Amerika Serikat dan Israel selama ini dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan kepentingan umat Islam. Dalih perlindungan yang ditawarkan dinilai hanya menjadi sarana memperkuat dominasi. Terlebih, kondisi internal AS yang tengah melemah menunjukkan keterbatasannya dalam memberikan perlindungan, bahkan bagi rakyatnya sendiri.
Melalui konflik antara Iran dan Amerika Serikat, seharusnya kaum muslimin menyadari bahwa hegemoni AS sebagai pengusung sistem kapitalisme dan demokrasi, dipandang sebagai salah satu sumber persoalan global saat ini. Pengaruh pemikiran Barat terus disebarkan untuk menjaga dominasi dan kepentingan mereka.
Karena itu, kaum muslimin didorong untuk bersatu serta menjalankan amar makruf nahi mungkar terhadap para penguasa negeri-negeri muslim. Umat perlu mendorong pemutusan ketergantungan dan kerja sama yang merugikan Islam dan kaum muslimin.
Sejarah mencatat bahwa ketika Islam diterapkan secara kafah, umat Islam mampu menjadi kekuatan besar dunia selama berabad-abad. Pada masa itu, kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud, serta tidak ada kekuatan asing yang mampu menindas kaum muslimin.
Wallahualam bissawab. [An/WA]
0 Comments: