Tambal Sulam Pendidikan di Tengah Krisis

Oleh. Aqila Fahru
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com — SLBN A Pajajaran Bandung bukan sekadar lembaga pendidikan. Bagi ratusan siswa tunanetra, sekolah ini adalah ruang tumbuh, tempat mereka belajar, dan membangun harapan. Namun kini, rumah kedua itu terguncang (Pikiran-Rakyat.com, 20/7/2025).

Gedung yang mereka tempati berada di kawasan Sentra Wyata Guna, milik Kementerian Sosial. Karena status lahan tidak dimiliki Pemprov Jawa Barat, SLBN A menghadapi ancaman serius akibat rencana alih fungsi ruang belajar untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR), program Kemensos yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Ironisnya, proses pembangunan berlangsung saat siswa sedang menjalani ujian. Beberapa ruang kelas dibongkar, sehingga kegiatan belajar terganggu. Kini, satu ruangan harus menampung dua guru dan dua kelas sekaligus, padahal siswa tunanetra sangat bergantung pada ketenangan dan kejelasan suara. Orang tua dan guru pun menyampaikan keluhan langsung kepada Presiden Prabowo melalui video. Mereka tidak menolak keberadaan SR, tetapi menuntut keadilan: jangan korbankan hak anak-anak disabilitas demi proyek lain.

Upaya hibah lahan dari Kemensos ke Pemprov Jabar sudah berlangsung sejak era Gubernur Ahmad Heryawan hingga Ridwan Kamil, tetapi belum membuahkan hasil. Kini, harapan tertuju pada pemerintah pusat agar segera menyelesaikan konflik ini dan menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak tunanetra.

Hakikatnya, program Sekolah Rakyat (SR) yang diluncurkan Presiden Prabowo Subiyanto merupakan strategi yang diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini ditujukan bagi keluarga yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrem dan kesulitan mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas.

Namun, apabila ditinjau lebih dalam, SR bukanlah solusi hakiki untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat struktural, dan tidak cukup diatasi hanya dengan membuka akses pendidikan bagi anak-anak miskin. Angka pengangguran sangat tinggi, PHK terjadi di mana-mana, lapangan kerja sempit dan sulit, serta kondisi perekonomian negara kian memprihatinkan.

Semua ini merupakan konsekuensi dari sistem kapitalisme yang menjadikan negara sekadar regulator bagi kepentingan oligarki. Negara tidak berfungsi sebagai pelayan rakyat, baik dalam menyediakan pendidikan maupun menjamin kesejahteraan.

Meski SR digratiskan, hal ini justru menunjukkan bahwa negara hanya mengurusi rakyat miskin yang tidak mampu bersekolah. Sementara itu, berbagai persoalan di sekolah negeri—seperti kualitas pendidikan, sarana prasarana, dan tenaga pendidik—masih jauh dari ideal. SR tampak sebagai solusi tambal sulam, mirip kebijakan populis seperti Merdeka Belajar Gotong Royong (MBG), yang tidak menyentuh akar persoalan.

Dalam Islam, pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyat, baik miskin maupun kaya, di semua jenjang pendidikan, dengan pembiayaan sepenuhnya ditanggung negara. Negara Islam memiliki sumber dana yang kokoh dan sistem distribusi yang adil.

Negara juga menjamin kesejahteraan dan membuka lapangan kerja. Dalam Islam, negara berfungsi sebagai ra‘in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Fungsi ini hanya akan terwujud melalui penerapan syariat Islam secara kaffah, yang menjamin terpenuhinya hak-hak dasar rakyat secara menyeluruh dan berkeadilan. [Ni]