Oleh. Ermawati
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Dilansir oleh cncindonesia.com bahwa angka kemiskinan menunjukkan penurunan pada awal tahun, kendati angka pemutusan hubungan kerja (PHK) terus mengalami kenaikan di mana-mana.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 mencapai 23,85 juta orang. Secara persentase, jumlahnya mencapai 8,74%, menurun 0,1 persen poin terhadap September 2024. Adapun dari data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 26.455 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga 20 Mei 2025. Angka tersebut bertambah 2.419 orang dibandingkan per akhir April 2025. Angkanya bisa bertambah jika dihitung hingga akhir Mei 2025 (25/7/2025).
Data angka kemiskinan ekstrem ini memang turun di atas kertas, tapi pada faktanya standar garis kemiskinan juga rendah (masih mengadopsi PPP (Purchasing Power Parity) 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional, yakni USD 2,15 (Rp20.000)/hari. Masih ada sebanyak 23,85 juta orang miskin, yang jumlah ini bukan jumlah yang sedikit melainkan sangat banyak. Inilah manipulasi statistik untuk menunjukkan progres semu. Sistem kapitalisme lebih peduli pada citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat. Semua persoalan berawal karena negeri ini mengambil sistem kapitalisme sebagai sistem kepemimpinannya. Kepemilikan sumber daya alam dibebaskan dalam sistem ini, harta milik umum dalam sistem saat ini dimiliki para penguasa dan pegusaha asing, yang berakibat pada tidak tersalurkannya harta itu secara merata, banyak harta yang lari pada kantong pribadi tidak pada rakyat yang membutuhkan.
Akar kemiskinan ekstrem bukan pada definisinya, tetapi pada sistem ekonomi kapitalisme yang menciptakan jurang kaya-miskin. Kekayaan menumpuk di segelintir elite, sementara akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak semakin mahal dan sulit. Alih-alih mengurus kesejahteraan rakyat, negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan sebagai pengelola angka dan fasilitator pasar bebas. Solusi yang ditawarkan juga tak pernah menyentuh akar masalah, sistem ekonomi ini cacat dan menindas tentunya.
Sistem yang sudah bobrok ini tidak ingin terlihat cacatnya, sehingga memainkan data dan angka kemiskinan agar tetap terlihat baik-baik saja, mengatakan turunnya angka kemiskinan, namun fakta menunjukan sebaliknya yang tidak tertulis, bahkan sengsara di negeri yang kaya akan sumber daya alam.
Dalam sistem Islam yang dinamakan Khilafah, negara bertanggung jawab penuh atas kebutuhan dasar rakyat pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa syarat pasar. Persoalan kemiskinan akan dituntaskan secara menyeluruh sampai pada akarnya. Sebab sumber daya alam akan dikelola negara untuk kemaslahatan umat, bukan dikomersialkan seperti saat ini. Khilafah tidak mengukur kemiskinan dari angka PPP buatan lembaga internasional, melainkan dari apakah kebutuhan pokok setiap individu terpenuhi secara layak ataukah tidak.
Harta dalam Islam akan dikelola sesuai yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam, tidak hanya beredar pada orang kaya saja. Dalam Islam harta dibagi tiga bagian:
Pertama, harta milik umum, seperti kekayaan alam, yaitu gas, mineral, tambang, dll., harta ini tidak boleh dimiliki individu atau asing. Yang wajib mengelola adalah negara dan negara yang mendistribusikan hasilnya untuk kemaslahatan umat.
Kedua, harta milik negara, harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim seperti kharaj, fai’, jizyah, dll., harta ini pengelolaannya diserahkan pada Khalifah.
Ketiga, harta milik pribadi, seperti tanah, barang bergerak, ladang, dll..
Dalam Islam juga terdapat harta lain yaitu zakat, infak, dan sedekah yang ini dikhususkan orang kaya mengeluarkan hartanya, kemudian akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dana zakat tentu akan didistribusikan pada delapan asnaf.
Islam mewajibkan para laki-laki mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mereka nafkahi. Negara akan memberikan lowongan pekerjaan pada banyak laki-laki agar dapat pekerjaan dan memberi gaji yang layak bagi mereka. Maka dengan terjaminnya laki-laki bekerja, pasti roda ekonomi berputar, setiap rakyat dijamin tidak akan kelaparan dan kemiskinan.
Kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, dll. akan difasilitasi negara dengan harga yang murah dan mudah diakses. Jika pun berbayar tidak akan semahal seperti di sistem saat ini, sebab dana untuk kebutuhan publik didapat dari hasil pengelolaan sumber daya alam. Wallahualam bissawab. [Ni]
0 Comments: