Oleh. Rini Ummu Ryan
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis (MBG) pada Selasa 29 April 2025. Pemerintah kota Bandung, mengakui prihatin dan berjanji akan mengawasi program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, Dani Nurohman menyampaikan, "Menurut laporan awal, seorang guru wali kelas 8A yang mencicipi makanan, mengalami sakit perut dan diare. Keluhan serupa kemudian dilaporkan oleh ratusan siswa keesokan harinya," ujarnya dalam keterangan pers di Bandung, Liputan6.com (2/5/2025).
Otoritas jasa keuangan (OJK) menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis akan mendapatkan proteksi asuransi. Kepala Ekslusif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Oji Prastomiyono menyatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelengara produk asuransi untuk program MBG.
Oji Prastomiyono juga mengungkapkan dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, mengatakan, "Telah diidentifikasi beberapa risiko yang memungkinan bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," ungkapnya, dikutip Bisnis.com, Minggu (11/5/2025).
Kasus keracunan MBG yang terjadi belakangan ini menimbulkan keprihatinan masyarakat. Sehingga masyarakat banyak bertanya-tanya mengapa kasus keracunan seperti ini bisa terjadi? Bukankah makan bergizi gratis dari pemerintah memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan keselamatan yang memadai?
Tidak bisa dimungkiri terjadinya keracunan makan bergizi gratis (MBG) akibat dari penerapan sistem kapitalisme yang diterapkan oleh negeri ini, di mana sistem ini berasaskan keuntungan semata, sehingga perusahaan-perusahan yang ada di dalam sistem kapitalisme ini, lebih mengutamakan keuntungan daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Kasus keracunan MBG ini menjadi contoh nyata dari kegagalan sistem kapitalis yang mengutamakan keuntungan di atas keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Negara terkesan berlepas tangan dalam menangani kasus ini dan bahkan mengusulkan asuransi untuk MBG, yang justru menunjukkan komersialisasi risiko. Usulan asuransi ini bukan solusi yang efektif dalam mencegah kasus keracunan makanan di masa depan. Alih-alih mencari solusi preventif, pemerintah lebih memilih untuk mengalihkan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan menganjurkan mereka untuk ikut dalam asuransi. Hal ini menunjukkan bahwa negara gagal menjamin kualitas gizi bagi masyarakat.
Dalam kerangka pasar bebas yang diterapkan oleh sistem kapitalisme memungkinkan banyak produk-produk yang berbahaya beredar luas di pasaran tanpa pengawas dan regulasi yang ketat oleh negara, sehingga produk-produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas dapat dengan bebas beredar luas di pasaran, hal ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat.
Negara semestinya berperan dalam memastikan standar dan kualitas gizi yang baik bagi masyarakat, bukan malah membiarkan mekanisme pasar menentukan apa yang tersedia untuk masyarakat tanpa mempertimbangkan dampak keamanan dan kesehatan yang ditimbulkannya.
Kegagalan sistem kapitalisme bukan hanya dalam aspek kualitas pangan dan gizi akan tetapi juga dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta ketidakmampuannya menciptakan lapangan kerja yang layak dan memadai. Alih-alih menyejahterakan masyarakat, faktanya malah sistem ini justru memperparah kesenjangan sosial dan menjauhkan rakyat dari kehidupan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini gagal dalam memberikan kesejahteraan ekonomi bagi rakyatnya.
Islam hadir menawarkan solusi yang sistematis. Dalam konteks ini Khilafah Islamiah bukan hanya sistem pemerintahan akan tetapi merupakan struktur kepemimpinan yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam.
Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi setiap individu masyarakat adalah kewajiban negara, sangat berbeda dengan sistem kapitalisme yang menyerahkan urusan pangan pada mekanisme pasar dan korporasi.
Khilafah bertanggung jawab penuh atas keamanan pangan dan gizi bagi masyarakat dengan memastikan makanan yang beredar di pasaran adalah makanan melalui mekanisme pengawasan yang ketat, dan tentunya makanan yang beredar di pasaran merupakan makanan yang halal, tayib dan bergizi.
Allah Swt. berfirman yang artinya: "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ..." (QS. Al-Baqarah [2]:233).
Dalam ayat ini menjelaskan bahwa bapak atau kepala keluarga memiliki kewajiban menafkahi anggota keluarganya, mencakup sandang, pangan, dan papan. Dan seorang ayah harus dapat memenuhi kebutuhan lainnya, seperti memastikan anak-anak dan istrinya mendapatkan asupan makanan yang halal, tayib, bergizi, dan dapat memenuhi kebutuhan lainnya.
Adapun khalifah sebagai kepala negara menjamin terbukanya lapangan pekerjaan yang luas, melalui pengelolaan sumber daya alam secara langsung oleh negara dan di sektor-sektor lainnya, seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Dengan begitu rakyat mendapatkan pekerjaan dan akses untuk kehidupan yang layak. Sistem Islam mendorong kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Peran negara menyediakan lapangan kerja bukan untuk mendapatkan keuntungan tetapi demi kemaslahatan dan penjagaan, amanah atas kehidupan umat.
Wallahualam. [Hz]
0 Comments: