Ironi Program Makan Bergizi Gratis, di Mana Peran Negara?

Oleh. Linda Tri Sundari
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah dengan tujuan mulia untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah justru menimbulkan kekhawatiran akibat serangkaian insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Kasus-kasus ini mencerminkan adanya kelalaian dalam pelaksanaan program yang seharusnya membawa manfaat bagi generasi penerus bangsa.

Di Kota Bogor jumlah korban keracunan diduga akibat mengonsumsi MBG bertambah jadi 210 orang berdasarkan perkembangan kasus hingga 9 Mei 2025 (cnnindonesia.com, 11/5/2025).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, "Total perkembangan kasus dugaan keracunan makanan dari tanggal 7-9 Mei 2025 secara kumulatif total korban yang tercatat sebanyak 210 orang," dalam keterangan tertulis, Minggu (11/5). Sementara itu, di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah sebanyak 40 siswa dikabarkan keracunan,  mengalami mual dan muntah, usai memakan ayam yang dimarinasi dalam penyajian makan siang bergizi gratis.

Hasan Nasbi (Kepala Komunikasi Kepresidenan) memastikan, bakal mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi sekaligus memperketat standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap proses penyajian MBG (jawapost.com, 16/5/2025).

Dalam hal ini peneliti dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian, menilai bahwa hingga kini pemerintah belum memiliki standar keamanan pangan yang diterapkan secara seragam oleh semua dapur penyedia makanan dalam program MBG. Eliza menambahkan, standardisasi dan prosedur operasional yang baku (SOP) seharusnya mencakup seluruh tahapan, mulai dari penyediaan bahan baku, pendistribusian, penyimpanan, proses pemasakan, pengemasan, hingga pengiriman makanan. Insiden keracunan ini, menurutnya, mengindikasikan adanya celah dalam kontrol mutu.

Hal ini jelas menunjukkan bagaimana negara lebih mengutamakan asas untung dibandingkan dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Ironinya, hal ini sesuatu yang lazim di negeri penganut kapitalisme. Juga diperkuat dengan usulan pemerintah berkaitan dengan asuransi untuk MBG, ini tentu menunjukkan bahwa adanya keracunan dan kualitas makanan yang buruk adalah sesuatu yang diwajarkan.

Sudah semestinya pemerintah mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa program MBG tidak hanya menjadi simbol niat baik, tetapi juga terlaksana dengan standar keamanan dan kualitas yang tinggi. Evaluasi menyeluruh, pelatihan bagi penyedia makanan, serta sistem pengawasan yang ketat harus segera diterapkan untuk mencegah terulangnya insiden yang serupa.

Berbeda dengan sistem Islam, di dalam Islam pemerintah/penguasa adalah institusi yang bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan hidup rakyatnya, terlebih untuk pemenuhan kebutuhan primer, seperti kecukupan gizi masyarakat. Terlebih dalam pembuatan suatu kebijakan atau program negara harus memastikan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, bukan sekadar asal menjalankan program, termasuk memastikan kecukupan anggaran yang memang diperlukan untuk menjalankan program tersebut dengan baik. Walhasil setiap kebijakan atau program yang dibuat akan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat. [Ni]