Oleh. Indri Wulan Pertiwi
(Aktivis Muslimah Semarang)
SSCQmedia.Com- Program makan siang gratis di sekolah, yang menjadi program unggulan Prabowo saat ini, dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan gizi anak-anak dan kualitas pendidikan mereka. Sebagaimana mencontoh negara-negara seperti Finlandia, Swedia, dan Jepang yang telah sukses mengimplementasikan program serupa. Namun, penting untuk diingat bahwa program tersebut tidak akan sepenuhnya mampu menangani masalah kelaparan secara menyeluruh, terutama mengingat tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia seperti tingkat kesejahteraan yang rendah, anggaran yang terbatas, hambatan birokrasi, dan masalah korupsi.
Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dalam penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Brasil. Pemerintahannya menetapkan prioritas nasional untuk mengatasi masalah kelaparan dan kemiskinan dengan alokasi anggaran besar untuk pendidikan. Presiden yakin bahwa melalui pendidikan, kemiskinan dapat diatasi, termasuk melalui program makanan gratis untuk anak-anak. Selain itu, Presiden Prabowo merencanakan langkah konkret untuk mencapai ketahanan pangan dan energi dengan harapan masalah kelaparan dapat diatasi dalam tiga tahun ke depan. (presidenri.go.id, 19/11/2024)
Dalam konteks global seperti G20, harapan untuk perubahan melalui kolaborasi negara-negara besar seringkali hanya sebatas wacana. Semua pihak terjebak dalam lingkaran kapitalisme yang sama, di mana kepentingan ekonomi lebih dominan daripada kemanusiaan. Dan tidak akan ada makan siang gratis di dunia ini jika kita masih terikat pada sistem yang tidak merata dan tidak adil.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam menangani penanggulangan kelaparan dan pengentasan kemiskinan, bukan hanya solusi yang bersifat temporer.
Selama ini Indonesia terus bergantung pada sistem kapitalisme, yang menekankan tujuan keuntungan sebagai prioritas utama, serta menjadikan negara hanya sebagai penonton yang menetapkan aturan main, bukan sebagai agen perubahan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Hal ini hanya akan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang pada akhirnya merugikan petani dan masyarakat kecil, sementara korporasi besar dan investor asing yang meraih keuntungan. Contohnya adalah kekayaan alam yang seharusnya menjadi anugerah bagi negeri ini, malah menjadi kutukan akibat para kapitalis yang rakus. Bahkan, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi, terkikis oleh berbagai kendala yang menghambat akses petani terhadap sarana produksi. Jadi, bagaimana mungkin kemiskinan bisa diatasi jika sektor-sektor vital seperti pertanian terus dieksploitasi hingga tak berdaya?
Hal tersebut tentu saja berbeda dengan sistem Islam yang mewajibkan negara memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui Sistem ekonomi Islam yang menitikberatkan pada prinsip keadilan, keberpihakan kepada orang-orang yang membutuhkan, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Prinsip-prinsip seperti konsep kepemilikan, zakat dan larangan riba menjadi landasan dalam sistem ekonomi Islam yang dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Oleh karenanya dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, maka akan dapat memberikan solusi yang inklusif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan.
Contohnya, konsep kepemilikan bersama atas sumber daya alam (SDA) dalam Islam menekankan pada tanggung jawab kolektif pemerintah dan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan bersama. Dan dengan mengelola SDA secara adil dan transparan, dengan tujuan untuk mendistribusikan kembali kekayaan tersebut kepada rakyat dalam bentuk pelayanan kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya, negara akan dapat menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, prinsip distribusi zakat diberikan kepada yang membutuhkan juga merupakan implementasi dari nilai keadilan ekonomi dalam Islam. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi langkah yang berarti yang diambil dari mereka yang mampu untuk dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Sejarah menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan bukti bahwa sistem ekonomi tersebut dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan membantu mengentaskan kemiskinan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang adil dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam pemerintahannya, termasuk dalam hal redistribusi kekayaan dan pemeliharaan hak-hak rakyat.
Dengan mengambil contoh dari keberhasilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam menerapkan sistem ekonomi Islam pada masanya, kita dapat mempelajari dan menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks hari ini, dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam naungan sistem Islam, sehingga dapat membawa manfaat bagi masyarakat luas.
Wallahualam. [My]
0 Comments: