Oleh. Yuni Oktaviani (Penulis, Pegiat Literasi Islam, Pekanbaru-Riau)
Pembangunan proyek IKN sudah berjalan sejak akhir tahun 2022 lalu. Kabarnya, untuk pembangunan tahap awal ini didanai oleh APBN, dan selanjutnya dibuka peluang ke pihak investor untuk pembangunan IKN ini selanjutnya. Tentu saja pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur ini menuai pro kontra. Selain butuh biaya fantastis, ada yang berpendapat semua untuk kepentingan oligarki, namun berkedok IKN. Benarkah demikian? Lalu, bagaimana Islam memandangnya?
Dikutip dari cnnindonesia.com (21-06-23), ratusan warga Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim) ramai-ramai protes lantaran tanah yang mereka tempati diambil alih oleh Bank Tanah untuk pembangunan Bandara Naratetama (very very important person/VVIP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ratusan warga yang protes itu berasal dari lima kelurahan. Empat kelurahan berada di Kecamatan Penajam, yakni kelurahan Gersik, Jenebora, Pantai Lango dan Kelurahan Riko. Sementara satu lagi berada di Kecamatan Sepaku yakni Kelurahan Maridan.
Salah satu warga Kecamatan Gersik, Dalle Roy Bastian mengungkapkan warga yang terdampak dari pembangunan Bandara lebih dari 1.000 orang. Terdapat 1.884 ha yang harusnya milik warga pun malah menjadi bagian lahan untuk pembangunan bandara. Imbasnya, warga yang berada di lima kelurahan akan direlokasi. Masyarakat setuju kembalikan tanah mereka sebagaimana objeknya.
Pembangunan yang Terkesan Memaksa
Jika dikuliti lebih dalam, proyek pembangunan IKN Nusantara banyak menuai pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap keputusan pemerintah ini menganggap bahwa pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur akan berdampak pada pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan SDM, membuka peluang usaha baru, serta pemerataan populasi.
Sementara pihak yang kontra menilai dengan berpindahnya ibukota Negara ke Kalimantan Timur tersebut justru dapat menggusur lahan masyarakat setempat, merusak lingkungan, dan diduga hanya menguntungkan pihak oligarki. Di samping biaya untuk pembangunan IKN ini saja jumlahnya amat fantastis.
Perkiraan anggaran untuk proyek IKN Nusantara mencapai 466 triliun rupiah. Darimana sumbernya? Sudah pasti dari APBN, BUMN, dan crowd funding.
Kabarnya, pihak swasta mempunyai minat yang tinggi untuk berinvestasi lebih besar di lahan IKN yang tersedia. Meskipun resesi 2023 diprediksi akan dialami oleh perekonomian dunia. Yang pasti, pembangunan IKN akan berlangsung hingga tahun 2024 dengan APBN sebagai sumber dana tahap pertama ini.
Tentu saja, penggunaan APBN dalam proyek pembangunan IKN ini jelas-jelas akan mengorbankan "kepentingan" masyarakat umum. Hal ini tentu sangat disayangkan.
Inflasi kebutuhan pangan di tengah-tengah masyarakat semakin memperburuk keadaan. Ekonomi jutaan keluarga bahkan terancam berada di bawah garis kemiskinan. Itu baru ditilik dari kebutuhan pangan atau pokok saja, belum dari kenaikan harga BBM, lapangan pekerjaan yang tidak kunjung hadir, upah tenaga kerja yang tidak memadai, serta banyak lagi permasalahan hidup lainnya seperti meningkatnya angka kriminalitas, pergaulan bebas, bunuh diri, dan sebagainya yang patut untuk disoroti. Sehingga, proyek pembangunan IKN Nusantara dengan menggunakan dana APBN yang bombastis ini pun terkesan memaksa.
Belum lagi program crowd funding yang dilakukan oleh pemerintah menambah semakin banyak daftar kawasan yang berpindah tangan kepemilikannya kepada swasta. Para pengusaha baik di dalam maupun luar negeri akan diberi peluang untuk berinvestasi, dan bebas memilih sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Di mana lagi otoritas negara jika banyak pulau dan kawasan yang dikendalikan pihak swasta atau pengusaha nantinya di masa mendatang?
Rakyat Sejahtera dengan Islam
Kesejahteraan rakyat menjadi hal penting dan utama dalam sistem Islam. Berbeda dengan sistem kapitalisme di mana keuntungan materi meskipun menyengsarakan rakyat, justru menjadi prioritas. Tidak heran pengambilan lahan masyarakat untuk pembangunan IKN meskipun masyarakat sekitar menolak tidak akan pernah dihiraukan. Justru pihak otoritas akan selalu punya alasan sampai akhirnya proyek terselesaikan.
Belum lagi krisis kepemilikan kawasan di negara ini yang semakin lama semakin terkikis, berpindah kepemilikan ke pihak investor yang mempunyai modal besar. Sungguh miris, padahal seharusnya negara yang bertanggung jawab mengelola sehingga rakyat pun sejahtera
Sebagaimana keteladanan Khalifah Umar bin Khattab ra., ketika mendengar kabar bahwa Amr bin Ash, gubernur Mesir kala itu hendak menggusur tanah seorang Yahudi tua untuk perluasan bangunan mesjid. Yahudi tua yang miskin itu mengadu kepada Khalifah Umar karena menolak meninggalkan tanahnya yang penuh rawa tersebut untuk pembangunan mesjid.
Umar bin Khattab selaku pemimpin kala itu mendengarkan aspirasi rakyat yang menuntut hak nya. Lalu, Umar pun mengirimkan sebuah tulang unta yang diberinya garis horizontal dan vertikal kepada Amr bin Ash melalui si Yahudi tua tadi.
Ketika menerima kiriman tulang tersebut dari sang Khalifah, tubuh Amr bin Ash pun gemetar dan wajahnya pun mendadak pucat pasi. Seketika itu juga, ia mengembalikan tanah milik Yahudi tua yang hendak digusurnya.
Yahudi pun bertanya mengapa sikap Amr bin Ash berubah ketika menerima tulang unta tersebut, maka Amr bin Ash pun menjawab, "Ini adalah peringatan dari Umar bin Khattab agar aku selalu berlaku lurus (adil) seperti garis vertikal pada tulang ini. Jika aku tidak bertindak lurus maka Umar akan memenggal leherku sebagaimana garis horizontal di tulang ini".
Demikianlah keadilan yang diterapkan dalam sebuah negara yang mengikatkan setiap aturannya kepada hukum Allah. Berbagai kisah penuh keadilan seorang pemimpin dalam sistem Islam sangat banyak karena aturan yang diterapkan hanyalah bersumber dari Syara'.
Jaminan atas keamanan menjadi tanggung jawab negara yang mesti dipenuhi kepada rakyatnya. Belum lagi pelayanan kesehatan, pendidikan, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan, semuanya menjadi prioritas utama oleh negara. Setelah kesejahteraan rakyat terjamin dari semua aspek, maka pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan pun dilakukan dengan dana yang terkumpul dalam Baitul Mal, bukan dana yang diperoleh dari hutang ke pihak luar, apalagi membiarkan pihak asing membajak tanah milik negara yang notabene nya milik rakyat juga
Ketika Islam diterapkan, maka sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab bukan lagi mimpi di siang bolong. Namun tentu kondisi nya berbeda ketika kapitalisme menguasai dunia, dan jeratan oligarki semakin menggurita saat ini. Sehingga sosok penguasa atau pemimpin yang adil layaknya Umar hanya menjadi utopia belaka.
Oleh karena itu, hanya dengan sistem Islam rakyat akan sejahtera, setiap haknya dipenuhi tanpa pandang bulu, dan semua kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab negara untuk dipenuhi. Sehingga rakyat jauh dari kemiskinan dan kemelaratan, serta kesenjangan hidup pun akan mudah teratasi. Wallahu a'lam bis showab. [my]
0 Comments: