Oleh. A. Maleeka
(Aktivis Muslimah)
Seorang penegak keadilan tingkat tertinggi, hakim Mahkamah Agung (MA), telah terseret operasi tangkap tangan (OOT) dan menjadikannya sebuah indikasi betapa kian menggilanya korupsi di Negeri Ibu Pertiwi.
Mengutip kompas.com (25/9/2022) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan hakim agung yang terseret OTT KPK bisa jadi lebih dari satu orang, perlu diusut dan diberikan hukuman yang berat.
KPK melakukan OTT di Jakarta dan Semarang pada Rabu (21/9/2022) malam dan berhasil menjaring 10 orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Lima di antaranya adalah 4 orang pegawai MA dan seorang hakim agung, Sudrajad Dimyati.
Beginilah kenyataan pemerintahan dalam sistem demokrasi, dikendalikan oleh sekelompok tikus berdasi yang bagaikan hidup makmur di lumbung padi. Betapa menggelikannya melihat mereka yang bergaji tinggi tak punya hati untuk kian pandai dalam melakukan korupsi.
Telah berkali-kali kasus korupsi menjadi judul utama dalam berita. Keadaan makin diperparah dengan hukum yang berlaku, banyaknya aturan yang ditegakkan ternyata tak kunjung memberi efek jera bagi para pelaku.
Apalagi dengan kejadian baru-baru ini, para narapidana koruptor dengan mudahnya mendapat remisi.
Mengutip detik.com (17/8/2022) – Ratusan narapidana kasus tindak pidana korupsi hari ini mendapat remisi dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Beberapa narapidana langsung mendapat remisi umum dua, yakni bebas langsung.
Bahkan dalam beberapa kasus, koruptor kelas kakap masih menjadi buronan, seperti halnya Harun Masiku. Para pencuri hak rakyat masih bebas menghirup udara segar, bagaimana hal mengenaskan ini bisa terjadi?
Pun berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat, karena korupsi dapat merenggut hak-hak yang seharusnya diterima masyarakat. Mendambakan lahirnya penguasa negeri yang tak korupsi hanyalah bagaikan angan-angan kosong selama sistem demokrasi masih berdiri.
Derita negeri yang memiliki penguasa curang, tidaklah kunjung mendapatkan hidup yang tenang. Amat terlihat jelas bahwa korupsi lahir dari kerusakan sistem demokrasi, sebab, lembaga super pemberantasnya pun tak lagi ditakuti.
Bukankah ini menjadi pertanda kurangnya ketegasan aturan dalam sistem yang kini berdiri? Jika terus dibiarkan bahkan dinormalisasi, kondisi seperti ini akan mampu melahirkan benih-benih dan bertumbuh generasi korupsi.
Demokrasi adalah bagian dari sistem pemerintahan yang dimiliki kapitalisme dan bersumber dari pemikiran manusia. Dalam sistem ini, ketika bergantinya pucuk pimpinan, maka berganti pula segala aturan.
Sedangkan Islam, tentunya bukan sekadar agama ritual saja, Islam memiliki sistem pengatur kehidupan manusia yang bersumber dari Allah semata. Aturan dalam sistem Islam tak dapat diusik meski zaman telah berganti.
Sistem Islam harus diterapkan secara menyeluruh dalam kehidupan, tidak bisa hanya memilih sebagian aturan bak prasmanan. Sebab, hal tersebutlah yang bisa menihilkan munculnya para koruptor.
Dalam sistem pendidikan Islam, halal dan haram dijadikan sebagai pijakan, sehingga membentuk keimanan individu pun dengan kelompok. Mereka yang dalam naungan sistem Islam, akan berpikir berkali-kali untuk bermaksiat kepada Allah.
Dalam pemilihan penjabat, Islam menetapkan standar yang tinggi, yaitu harus seorang muslim yang terjamin keimanannya. Sehingga paham bahwa tugasnya adalah melayani rakyat dan mampu menjaga amanah dengan penuh tanggung jawab.
Dalam memberi hukuman, Islam mampu melahirkan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Sebab, hukuman yang diberikan bagi para koruptor bersifat jawabir (penebus) dan zawajir (pencegah). Hal itulah yang dapat membuat mereka tak berani melakukan korupsi lagi, sebab takut oleh sanksi yang ditetapkan oleh kadi (seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam).
Sistem Islam telah berdiri sekitar lebih dari 13 abad lamanya. Penjagaan yang sempurna akan berjalan jika dalam sistem yang juga sempurna. Tentu tidak dengan sistem demokrasi yang faktanya cacat di mana-mana. Satu-satunya yang bisa memberantas tikus berdasi hanyalah sistem Islam. Pertanyaannya, apakah kita tetap mau bertahan pada aturan yang salah atau segera berhijrah menuju syariat Islam yang kaffah (menyeluruh)?
Wallahualam bissawab. [ ]
0 Comments: