Oleh: Dhevi Firdausi, S.T.
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQmedia.com—Kondisi terkini terkait kapal tanker Pertamina menunjukkan bahwa armada tersebut masih tertahan di Selat Hormuz dan belum dapat kembali ke Indonesia. Situasi ini berdampak pada pasokan BBM dalam negeri, sehingga harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. Meski harga meningkat, masyarakat tetap rela mengantre berjam-jam demi mendapatkan BBM, bahkan secara eceran (MetroTVnews.com, 20/04/2026).
Blokade Selat Hormuz oleh Iran turut mendorong kenaikan harga minyak global. Di dalam negeri, pemerintah mengandalkan APBN untuk menambal subsidi BBM. Namun, kemampuan APBN sangat terbatas dan hanya mampu menopang dalam jangka waktu singkat.
Sejumlah kebijakan bersifat sementara pun diterapkan sebagai langkah penghematan energi nasional, seperti penerapan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, hingga pengurangan hari operasional program tertentu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa solusi yang diambil masih bersifat tambal sulam.
Indonesia Butuh Kemandirian Energi
Kenaikan harga BBM kerap dianggap sebagai langkah untuk menekan defisit APBN. Namun, kebijakan ini berisiko memicu inflasi dan gejolak sosial. Di sisi lain, jika harga tidak dinaikkan, beban fiskal negara semakin berat. Kondisi ini menempatkan pemerintah pada dilema kebijakan.
Padahal, Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah. Ironisnya, potensi tersebut belum dikelola secara optimal dan mandiri. Indonesia justru menjadi net importir minyak, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Kebutuhan BBM nasional pun jauh melampaui produksi domestik.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, kenaikan harga BBM semakin menambah beban. Rakyat tidak hanya kesulitan menjangkau harga, tetapi juga menghadapi keterbatasan pasokan.
Ketergantungan pada impor menunjukkan belum terwujudnya kemandirian energi. Padahal, dengan sumber daya yang tersedia, Indonesia memiliki peluang untuk mandiri. Ketika kebijakan masih bergantung pada pasar global, maka gejolak ekonomi dan politik internasional akan mudah memengaruhi kondisi dalam negeri.
Perspektif Solusi
Negara-negara dengan sumber daya energi besar sejatinya memiliki potensi untuk membangun kemandirian energi. Pengelolaan yang terintegrasi dan berorientasi pada kepentingan rakyat menjadi kunci utama.
Dalam perspektif Islam, sumber daya energi termasuk dalam kepemilikan umum yang harus dikelola negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Negara berperan sebagai pengelola, bukan menyerahkan penguasaan kepada pihak tertentu. Hasil pengelolaan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta mendukung pelayanan publik.
Dengan pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan, kemandirian energi dapat terwujud. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas negara dari dampak gejolak global.
Pada akhirnya, persoalan BBM bukan sekadar masalah pasokan atau harga, melainkan terkait arah kebijakan dan sistem pengelolaan energi itu sendiri. Diperlukan langkah strategis dan menyeluruh agar potensi besar yang dimiliki benar-benar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. [My/PR]
0 Comments: