Demiliterisasi Gaza: Jebakan Diplomasi dan Urgensi Perisai Hakiki

Oleh: Yanti Fariidah
(Founder Rumah Pintar ZR)

SSCQmedia.com—Wacana demiliterisasi di Jalur Gaza kembali mencuat sebagai syarat utama dalam peta jalan perdamaian yang ditawarkan pihak Barat. Namun, jika ditelaah secara kritis, narasi “pelucutan senjata” ini bukanlah upaya tulus untuk menghentikan pertumpahan darah, melainkan skenario geopolitik untuk melumpuhkan kekuatan perlawanan rakyat Palestina secara permanen. Di tengah dentuman artileri yang belum sepenuhnya reda, tawaran tersebut tampak seperti undangan bagi domba untuk menyerahkan taringnya di hadapan serigala.

Diplomasi di Atas Genangan Darah

Realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan yang nyata antara narasi perdamaian dan fakta militer. Berdasarkan laporan Antara News (Rabu, 30 April 2026), Biro Opini Publik (BoP) secara agresif mendesak Hamas untuk segera merampungkan rencana demiliterisasi Gaza paling lambat pekan itu sebagai syarat mutlak rekonsiliasi. Tekanan ini, sayangnya, hanya ditujukan kepada pihak yang terjajah.

Hamas, melalui pernyataan resminya yang dikutip Inilah.com (Kamis, 1 Mei 2026), secara tegas menolak syarat tersebut. Mereka memandang bahwa pelucutan senjata di tengah pendudukan merupakan upaya bunuh diri kolektif yang mengancam eksistensi perlawanan.

Sementara itu, klaim gencatan senjata sering kali menjadi isapan jempol belaka. Metro TV News (Jumat, 2 Mei 2026) melaporkan bahwa Hamas mendesak dunia internasional untuk bertindak nyata atas pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan oleh militer Zionis.

Tragedi kemanusiaan ini bukan sekadar statistik. Laporan Detik Internasional (Minggu, 4 Mei 2026) mengonfirmasi bahwa serangan rudal terbaru Israel telah menewaskan sedikitnya 10 warga sipil di dekat sebuah sekolah di Gaza. Fakta ini membuktikan bahwa meskipun di atas meja perundingan dibahas soal perdamaian, di lapangan mesin perang Zionis tetap bergerak menghabisi nyawa manusia tanpa pandang bulu.

Demiliterisasi sebagai Serangan Pemikiran

Mengapa Barat begitu gigih mendorong demiliterisasi? Kita harus jujur melihat bahwa BoP bukanlah mediator yang netral. Lembaga-lembaga internasional dan tawaran perdamaian yang mereka usung merupakan kepanjangan tangan kepentingan kapitalisme global yang condong pada hegemoni Barat dan keamanan entitas Zionis.

Pelucutan senjata dipandang sebagai instrumen strategis Amerika Serikat untuk menghentikan semangat jihad dan perlawanan rakyat Gaza yang selama ini menjadi ganjalan utama bagi stabilitas kepentingan mereka di Timur Tengah.

Lebih jauh lagi, tuntutan demiliterisasi ini merupakan bentuk al-ghazwul fikri atau serangan pemikiran. Ada upaya sistematis untuk mengubah paradigma umat Islam agar memandang senjata perlawanan sebagai sumber masalah atau “ancaman terhadap perdamaian”, sementara pendudukan militer Zionis dianggap sebagai realitas yang harus diterima.

Narasi ini bertujuan menciptakan mentalitas kalah di kalangan umat, seolah-olah menyerahkan kedaulatan senjata merupakan satu-satunya jalan menuju kesejahteraan. Padahal, tanpa kekuatan fisik, Gaza hanyalah penjara terbuka yang menunggu waktu untuk dilenyapkan.

Melampaui Meja Perundingan

Mengharapkan diplomasi di bawah naungan sistem internasional saat ini untuk membebaskan Palestina merupakan utopia yang berbahaya. Sejarah puluhan tahun menunjukkan bahwa meja perundingan hanya digunakan untuk memberi waktu bagi penjajah memperluas permukiman ilegal.

Solusi untuk Gaza dan Palestina secara keseluruhan, menurut pandangan ini, bukanlah diplomasi yang pincang, melainkan kembalinya kepemimpinan politik Islam yang independen, yakni khilafah.

Palestina dipandang sebagai tanah kharajiyah, wilayah milik umat Islam yang status hukumnya wajib dibebaskan melalui kekuatan militer (fathu), bukan sekadar negosiasi yang berujung pada pengakuan entitas penjajah. Dalam konsep tersebut, khilafah diposisikan sebagai institusi yang mengonsolidasikan seluruh potensi militer negeri-negeri Muslim, mulai dari Turki hingga Indonesia, serta dari Mesir hingga Pakistan, untuk melakukan mobilisasi umum guna mengusir penjajah dari setiap jengkal tanah Palestina.

Dalam Islam, sosok pemimpin atau khalifah digambarkan sebagai pelindung utama umat. Hal ini selaras dengan firman Allah Swt.:

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”
(QS. Al-Baqarah: 190)

Kehadiran seorang khalifah dipandang sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai). Tanpa perisai tersebut, darah kaum Muslim akan terus menjadi komoditas politik dan sasaran rudal tanpa ada pembelaan yang nyata.

Menyadarkan Umat

Upaya membungkam perlawanan rakyat Gaza melalui narasi demiliterisasi dinilai harus dilawan dengan kesadaran ideologis. Umat Islam tidak boleh terjebak dalam dikotomi “damai tanpa senjata” yang semu. Sebaliknya, umat perlu disadarkan melalui dakwah yang jernih mengenai urgensi penegakan khilafah sebagai institusi yang diyakini mampu memberikan keamanan hakiki.

Selama kekuatan militer negeri-negeri Muslim masih tersekat oleh batas-batas nasionalisme dan tunduk pada dikte Barat, penderitaan Gaza dipandang akan terus berulang. Kebebasan Palestina diyakini hanya akan terwujud ketika kalimat tauhid menjadi landasan gerak militer dan persatuan umat berada di bawah satu komando yang tidak dapat dibeli oleh kepentingan kapitalisme global.

Demiliterisasi dipandang sebagai upaya pelemahan, sedangkan Khil4fah diyakini sebagai jalan menuju kemuliaan. [MA/Iwp]