Oleh: Arik Rahmawati
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQMedia.com—Hari ini negara sedang sibuk membahas MBG. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk pengadaan ribuan SPPG, menggaji para karyawan dengan angka yang fantastis, bahkan mengimpor puluhan ribu motor listrik dan ribuan mobil pick-up sebagai penunjang distribusi MBG ke berbagai daerah. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan yang diklaim untuk menyelamatkan anak-anak bangsa dari stunting.
Namun ironisnya, jutaan kepala keluarga masih belum memiliki pekerjaan yang layak, yang memungkinkan mereka memberi makan anak-anaknya secara cukup dan bergizi.
Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa terdapat 3,59 juta lapangan pekerjaan baru pada tahun 2025. Akan tetapi, masih ada 7,28 juta pengangguran di negeri ini. Lalu, kapan terealisasi 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan wakil presiden saat kampanye? Sementara itu, upah yang diterima pekerja tidak mampu mengejar biaya hidup yang terus meningkat.
Pertanyaan berikutnya, benarkah stunting terjadi semata karena kurang makan? Ataukah karena orang tua kehilangan kemampuan untuk memberikan makanan yang layak bagi anak-anak mereka?
Hari ini, stunting sering direduksi hanya sebagai masalah gizi. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks. Stunting sangat berkaitan dengan kemiskinan struktural, rendahnya penghasilan, pekerjaan yang tidak menentu, keterbatasan akses kesehatan, hingga tekanan stres kronis yang dialami orang tua. Semua faktor ini berdampak langsung pada tumbuh kembang anak.
Artinya, stunting bukan sekadar persoalan apa yang dimakan anak, melainkan apakah orang tua memiliki akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada titik ini, MBG hanya menyentuh permukaan masalah sebatas gejala, bukan akar persoalan.
Kabar pengangkatan pegawai SPPG menjadi pegawai P3K disambut optimis oleh sebagian pihak. Namun, publik juga berhak bertanya: mengapa kepastian status pekerja MBG begitu cepat diberikan untuk program baru, sementara guru honorer dan tenaga kesehatan yang telah mengabdi puluhan tahun masih belum jelas nasibnya?
Ini bukan soal membenturkan profesi, melainkan mempertanyakan arah kebijakan negeri ini. Apakah negara sedang menyelesaikan persoalan mendasar, atau sekadar memenuhi janji politik?
Kita tidak bisa menutup mata bahwa kondisi pendidikan masih carut-marut, biaya kesehatan semakin mahal, masalah stunting ditangani melalui MBG, sementara ketersediaan lapangan kerja tetap terbatas. Semua ini berakar dari satu persoalan utama: negara tidak menjalankan perannya sebagai pengurus rakyat, melainkan lebih sebagai pengelola anggaran dan proyek bagi kalangan elit.
Hal ini terlihat dari besarnya anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun per tahun, sementara seluruh partai politik memiliki dapur MBG.
Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nidzamul Islam menjelaskan bahwa negara dalam Islam berfungsi sebagai raa’in (pengurus urusan rakyat). Negara wajib memastikan terpenuhinya kesejahteraan setiap individu secara layak.
Dalam sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini, kesejahteraan cenderung hanya dinikmati oleh kalangan tertentu. Data Oxfam menunjukkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 50% kekayaan nasional. Lalu bagaimana dengan 99% lainnya? Mereka hanya memperoleh bagian yang sangat kecil. Dari sinilah berbagai persoalan bermula, mulai dari stunting, ketimpangan pendidikan, hingga krisis kesehatan.
Dalam kitab Nidhomul Iqtishodi fil Islam, Syaikh Taqiyuddin juga menjelaskan bahwa negara berkewajiban membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi setiap kepala keluarga, mendistribusikan kekayaan secara adil, serta memastikan sumber daya alam dikelola negara sebagai milik umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
Selama negara tidak menjalankan kewajiban tersebut, program apa pun—termasuk MBG—hanya akan menjadi penyangga kegagalan sistem, bukan solusi hakiki.
Dalam sejarah Khilafah, pendidikan dan kesehatan tidak diposisikan sebagai beban. Negara membiayai gaji guru dari Baitul Mal dan menyediakan pendidikan gratis di semua jenjang. Rumah sakit seperti Bimaristan memberikan layanan kesehatan dan obat-obatan secara cuma-cuma. Negara tidak menunggu rakyatnya jatuh miskin untuk memberi bantuan, melainkan mencegah kemiskinan dengan membuka akses kerja seluas-luasnya serta mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat.
Permasalahan stunting seharusnya diselesaikan dari hulu, bukan hanya di hilir. Oleh karena itu, diskusi tentang MBG tidak cukup berhenti pada pro dan kontra, tetapi harus menyentuh pertanyaan mendasar: sistem apa yang sebenarnya sedang dipertahankan hari ini?
Saat ini, sistem yang berjalan dinilai lebih berpihak kepada kalangan elit, bukan sistem yang memuliakan manusia melalui pengurusan terbaik. Masa depan negara tidak ditentukan oleh banyaknya program, melainkan oleh benar tidaknya cara negara dalam mengurus rakyatnya.
Sejarah mencatat bahwa pengurusan terbaik pernah terwujud dalam sistem Islam di bawah naungan Khilafah. Bukankah itu yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan solusi hari ini? [Rn/HM]
0 Comments: