Oleh: Alfi Ummuarifah
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQmedia.com—Awalnya hal ini masih diperdebatkan, antara isu atau fakta. Namun, pada akhirnya justru dianggap sekadar isu. Kasihan masyarakat. Mereka sudah berharap banyak, tetapi kembali harus menelan pil pahit. Entah mana yang benar—apakah sekadar dalih atau benar-benar berdalil. Kebijakan tampak berubah-ubah sesuai keinginan.
Hal ini terlihat saat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan isu kebutuhan hingga 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan kebutuhan riil harian, melainkan hanya simulasi perhitungan—sekadar pengandaian.
“Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi, kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG dikalikan satu ekor sapi,” ujar Dadan dalam keterangan resmi di Bekasi, Selasa (CNNIndonesia.com, 23/4/2026).
Perhitungan tersebut dibuat dengan asumsi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memasak menu berbahan dasar daging sapi secara bersamaan. Dalam praktiknya, kondisi itu tidak terjadi karena menu MBG bersifat variatif. Artinya, kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di satu SPPG bisa mencapai ratusan kilogram. Sekitar 350–382 kilogram daging sapi dibutuhkan untuk sekali masak, yang setara dengan satu ekor sapi.
Pemerintah berharap program MBG tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap harga pangan di pasar. Namun, bagaimana realitas di lapangan? Harga pangan justru terus naik karena pasokan terbatas. Masyarakatlah yang terkena dampaknya. Beban hidup mereka semakin bertambah. Lalu, bagaimana seharusnya negara mengurus masalah gizi masyarakat? Bagaimana agar kebijakan tidak sekadar berbasis pengandaian yang justru menambah beban baru?
Kebijakan Main-Main
Setelah mencermati pernyataan pejabat BGN tersebut, masyarakat sebenarnya mampu berpikir jernih. Mereka merasa dikecewakan. Meskipun rencana tersebut belum terealisasi, masyarakat sempat berharap dan menunggu. Namun kini harapan itu seolah dipatahkan oleh pernyataan yang mengecewakan. Kepercayaan terhadap penguasa pun semakin memudar. Pernyataan yang ada terkesan hanya berupa simulasi tanpa kesungguhan pelaksanaan.
Sebenarnya, rasa kecewa itu sudah muncul sejak awal. Masyarakat telah merasakan kejanggalan dari berbagai pernyataan yang terkesan berlebihan (overclaim). Ketika akhirnya disebut sebagai simulasi, hal itu tidak lagi mengejutkan.
Kini yang tersisa adalah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya. Kekecewaan menjadi hal yang seolah biasa, bahkan dinormalisasi. Kepekaan masyarakat terhadap tanggung jawab pemimpin pun perlahan memudar. Padahal, pemimpin seharusnya hadir untuk mengurus dan menyejahterakan rakyat, bukan sekadar bermain-main dengan kebijakan.
Pada dasarnya, di mana pun berada, masyarakat menginginkan pemimpinnya mengurus mereka dengan baik. Itu adalah fitrah manusia. Wajar jika mereka mengharapkan kesejahteraan dalam negara yang benar-benar peduli. Namun, sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini dinilai tidak sejalan dengan harapan tersebut.
Kapitalisme bekerja dengan mekanisme yang menjadikan pemimpin sekadar regulator dan fasilitator bagi pemilik modal, termasuk dalam penyediaan bahan pangan. Negara bisa saja membuat berbagai asumsi dan simulasi angka, tetapi implementasi di lapangan sering kali berbeda.
Faktanya, hingga kini realisasi pemotongan sapi dalam jumlah besar untuk MBG belum terlihat. Apalagi setelah pernyataan resmi yang menyebutnya hanya sebagai simulasi.
Seharusnya, jika negara benar-benar serius mengatasi stunting pada anak sekolah, rencana tersebut diwujudkan secara nyata. Pemimpin tidak seharusnya bersikap tidak konsisten atau berubah-ubah dalam pernyataan.
Dalam sejarah Islam, Rasulullah ﷺ dan para sahabat dikenal sangat menjaga amanah. Apa yang dijanjikan akan diwujudkan, bukan sekadar wacana. Salah satu teladan adalah ketika Rasulullah memenuhi janji pemberian dari harta ghanimah kepada pihak yang telah dijanjikan.
Rasulullah saw. juga berdoa:
اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ
Artinya:
“Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu ia bersikap lembut kepada mereka, maka bersikaplah lembut kepadanya. Dan siapa saja yang mengurus urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka persulitlah ia.”
(HR. Muslim)
Ada pula doa lain:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ
Artinya:
“Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kepemimpinan orang-orang yang tidak bijak.”
Jika hari ini ada pemimpin yang tidak konsisten dalam ucapan dan kebijakannya, wajar jika kepercayaan masyarakat menurun. Cinta dan dukungan masyarakat tidak akan tumbuh dari janji yang tidak ditepati.
Lalu, bagaimana menghadirkan pemimpin yang dicintai rakyat? Hal itu hanya akan terwujud jika pemimpin menjalankan amanah dengan berpedoman pada aturan Allah dan Rasul-Nya. Sistem kapitalisme dinilai tidak mampu melahirkan pemimpin yang demikian. Sistem inilah yang menjadi akar munculnya pemimpin yang gemar berdalih dan tidak konsisten.
Oleh karena itu, yang perlu dikoreksi bukan hanya individu pemimpin, tetapi juga sistem yang melahirkannya. Harapan ke depan adalah hadirnya pemimpin yang tulus mengurus rakyat, yang selaras antara ucapan dan perbuatannya.
Wallahu a‘lam bishawab. [My/UF]
0 Comments: