Headlines
Loading...

Oleh: Isnawati
(Muslimah Penulis Peradaban)

SSCQmedia.com—Sering kali masyarakat bertanya, “Ngapain sih melihat berita yang isinya membahas politik?” Dalam pemahaman mereka, politik itu kotor. Mereka melihat fakta bahwa politik identik dengan perebutan kekuasaan, sehingga merasa tidak pantas untuk membahasnya. Padahal, di situlah letak masalahnya: masyarakat dibuat alergi terhadap sesuatu yang setiap hari mengatur hidup mereka.

Memandang masalah harus dilakukan secara komprehensif. Dalam Islam, politik adalah aktivitas untuk melayani kebutuhan umat. Mulai dari bangun pagi, makan, bekerja, menyekolahkan anak, hingga sekadar membeli kebutuhan pokok—semuanya tidak lepas dari kebijakan yang ada. Harga beras naik, tarif listrik berubah, biaya pendidikan melonjak—itu bukan kebetulan. Itu adalah keputusan. Itulah yang disebut politik. Jadi, ketika hidup terasa makin sempit, jangan berkilah tidak tahu penyebabnya.

Lebih berbahaya lagi, ada upaya membungkam kesadaran ini. Rakyat diminta diam, tidak usah berpikir terlalu jauh, dan diarahkan untuk fokus pada urusan pribadi. Ini bukan nasihat bijak—ini jebakan. Ketika rakyat diam, kebijakan yang zalim akan berjalan tanpa perlawanan.

Fakta hari ini tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Pajak makin menekan. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak, berubah menjadi beban karena mahal. Sementara itu, penghasilan banyak yang tidak bergerak. Ini bukan sekadar masalah ekonomi biasa, melainkan tanda adanya kesalahan sistemik.

Pertanyaannya sederhana: siapa yang menentukan semua itu? Siapa yang mengatur harga? Siapa yang menetapkan anggaran pendidikan? Siapa yang menentukan kesejahteraan guru? Jawabannya satu: penguasa melalui sistem yang mereka jadikan pijakan. Artinya, jika hasilnya menyengsarakan, maka yang harus dipertanyakan bukan hanya orangnya, tetapi juga sistem pengaturannya.

Masyarakat harus berani jujur. Sistem yang saat ini diterapkan—kapitalisme demokrasi—telah gagal menghadirkan keadilan. Sistem ini menjadikan materi sebagai ukuran utama. Untung dan rugi menjadi pertimbangan, bahkan dalam melayani masyarakat, bukan benar atau salah. Pendidikan dianggap sebagai beban anggaran, bukan investasi peradaban. Guru digaji rendah dan kurang dihargai. Ilmu kehilangan kemuliaannya, hanya dijadikan alat produksi.

Sungguh miris: yang kaya makin kuat, yang lemah makin tertekan.

Bandingkan dengan sejarah Islam. Ini bukan sekadar cerita, tetapi fakta yang pernah terjadi. Pada masa kekhilafahan, ilmu pengetahuan dijunjung tinggi. Negara tidak pelit terhadap pendidikan. Para ilmuwan dihormati, didukung, bahkan dimuliakan. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, penghargaan terhadap ilmu bukan sekadar simbol. Buku-buku yang diterjemahkan dari berbagai peradaban dihargai dengan emas seberat buku tersebut. Ini bukan kisah romantis tanpa makna, melainkan bukti bahwa negara benar-benar menempatkan ilmu pada posisi tertinggi. Ilmu tidak dipandang sebagai beban, tetapi sebagai cahaya yang harus dijaga dan disebarkan.

Negara benar-benar hadir sebagai pelayan, bukan menganggap rakyat sebagai beban.

Lalu, mengapa kondisi hari ini sangat berbeda? Karena landasan negaranya berbeda. Islam tidak dibangun di atas kepentingan manusia yang berubah-ubah, melainkan di atas wahyu yang tetap. Dalam Islam, ilmu bukan sekadar alat ekonomi, tetapi fondasi peradaban. Negara tidak mencari keuntungan dari rakyat, melainkan bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka.

Masalah kita hari ini bukan sekadar pergantian pemimpin. Mengganti orang tanpa mengganti sistem hanya akan mengulang lingkaran masalah yang sama. Wajah boleh berbeda, tetapi kebijakan tetap menyengsarakan.

Lalu, apa yang harus dilakukan?

, individu harus bangkit dari “tidur panjang”. Tidak ada alasan lagi untuk bersikap apatis. Mengatakan “saya orang kecil” justru menunjukkan ketidaksadaran. Rakyat kecil adalah pihak yang paling terdampak. Kepedulian bukan pilihan, melainkan kewajiban. Berpikir kritis, berani bertanya, dan tidak mudah dibungkam adalah keharusan.

Kedua, masyarakat harus benar-benar hidup, bukan sekadar kumpulan individu yang sibuk dengan urusan masing-masing. Harus ada diskusi, kepedulian, dan keberanian untuk saling mengingatkan. Masyarakat yang diam adalah masyarakat yang sedang menuju kehancuran.

Ketiga, negara harus dikembalikan pada fungsi aslinya: sebagai pelayan rakyat dengan sistem yang benar. Bukan tambal sulam kebijakan yang hanya memperpanjang masalah. Bukan solusi instan yang menipu, tetapi perubahan yang mendasar.

Pentingnya penerapan syariah secara menyeluruh dalam bingkai khilafah tidak bisa ditunda lagi. Ini bukan sekadar wacana atau mimpi, melainkan solusi sistemik yang pernah terbukti dalam sejarah. Syariah tidak hanya mengatur ibadah, tetapi seluruh aspek kehidupan—ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan. Khilafah bukan sekadar istilah, tetapi mekanisme nyata untuk memastikan hukum Allah diterapkan secara adil.

Sebagian orang mungkin menganggap ini terlalu besar, terlalu jauh, atau tidak realistis. Namun, pertanyaannya: apakah bertahan dalam sistem yang jelas-jelas menyengsarakan lebih realistis? Sampai kapan kita akan terus menerima keadaan yang menekan?

Perubahan tidak lahir dari kenyamanan. Perubahan lahir dari kesadaran, kegelisahan, dan keberanian untuk mengatakan, “Ini salah, dan harus diubah.”

Diam bukan lagi pilihan. Diam adalah bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan. Diam adalah pengkhianatan terhadap diri sendiri, masyarakat, bahkan masa depan generasi berikutnya.

Hari ini kita dihadapkan pada dua pilihan: tetap diam dan terus terhimpit, atau mulai berpikir, bersuara, dan memperjuangkan perubahan yang hakiki.

Sejarah tidak pernah diubah oleh orang-orang yang diam. Sejarah ditulis oleh mereka yang berani melawan arus.

Masih ingin tetap diam, sementara kelak semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah?

Wallahu a‘lam bishawab. [My/UF]

Baca juga:

0 Comments: