Bayi Nyaris Tertukar, Cermin Lemahnya Pengawasan

Oleh: Ummu Fahhala
(Pegiat Literasi)

SSCQmedia.com—Dinas Kesehatan Jawa Barat bergerak cepat merespons kegaduhan publik dengan melakukan evaluasi terhadap mutu layanan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Langkah ini diambil setelah muncul dugaan bayi nyaris tertukar di ruang NICU yang menjadi perbincangan luas. Peristiwa tersebut memantik kecemasan banyak orang tua, karena sesuatu yang seharusnya mustahil justru terasa begitu dekat. Media pun memberitakan kasus ini secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik (Pikiranrakyat.com, 09/04/2026).

Peristiwa ini bukan sekadar kekeliruan prosedur. Ia menyentuh inti kepercayaan antara masyarakat dan layanan kesehatan. Kesalahan dalam identifikasi pasien merupakan pelanggaran serius terhadap standar keselamatan medis. Kekeliruan sekecil apa pun di ruang kritis dapat berujung pada dampak besar.

Karena itu, penting untuk memahami akar masalah sekaligus menimbang arah perbaikan yang lebih mendasar.

Kasus ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang tidak boleh diremehkan. Rumah sakit merupakan ruang dengan standar ketat, di mana setiap prosedur dirancang untuk meminimalkan risiko sekecil apa pun. Namun, kejadian ini justru mengindikasikan adanya kelonggaran dalam disiplin sistem. Ketika satu titik melemah, kepercayaan publik pun ikut goyah. Lebih jauh, kita perlu waspada bahwa kesalahan identifikasi bayi bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga berpotensi membuka risiko yang lebih besar jika tidak ditangani secara serius.

Selain itu, kemungkinan terburuk tidak boleh diabaikan. Jika pengawasan lemah dan evaluasi hanya bersifat administratif, maka celah penyimpangan dapat terbuka. Dalam konteks tertentu, kasus semacam ini bahkan bisa mengarah pada praktik yang lebih berbahaya, termasuk potensi perdagangan manusia. Tentu, hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi.

Oleh karena itu, negara perlu hadir dengan peran yang kuat. Negara tidak cukup hanya menjadi regulator, tetapi harus berfungsi sebagai pelindung yang aktif. Jika peran ini lemah, maka pelayanan publik berisiko berjalan sekadar sebagai rutinitas tanpa ruh tanggung jawab yang utuh.

Dalam pandangan Islam, negara memikul amanah besar terhadap keselamatan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) adalah ra’in (pengurus) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari no. 7138 dan Muslim no. 1829). Hadis ini menegaskan bahwa pemimpin bukan sekadar pengelola, melainkan penjaga yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin oleh negara. Karena itu, urusan ini tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme teknis semata. Negara harus memastikan setiap layanan berjalan dengan standar terbaik serta pengawasan yang ketat.

Sejarah Islam juga memberikan teladan nyata. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, negara melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan publik, termasuk kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Bahkan, Umar kerap berkeliling pada malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang terabaikan.

Al-Qur’an menegaskan pentingnya menjaga kehidupan: “Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.” (QS. Al-Ma’idah: 32). Ayat ini menunjukkan betapa tingginya nilai penjagaan nyawa. Dalam konteks ini, keselamatan bayi bukan sekadar urusan prosedur medis, melainkan amanah besar yang harus dijaga dengan penuh kesungguhan.

Peristiwa ini menjadi pengingat yang kuat bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Diperlukan upaya untuk membangun kembali kesadaran bahwa pelayanan publik adalah amanah. Selain itu, sistem harus diperkuat agar benar-benar berorientasi pada perlindungan manusia. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya pulih, tetapi juga semakin kokoh di masa depan. [My/Wa]