Diabaikan Negara, Warga Bangun Jalan secara Swadaya

Oleh. Purwanti
(Kisaran, Sumatera Utara)

SSCQMedia.Com-Warga desa Sei Lama, Kabupaten Asahan membangun jalan desa dengan dana pribadi secara patungan. Langkah ini mereka ambil karena lelah melihat kondisi jalan desa yang sudah puluhan tahun dalam kondisi rusak. Jalan ini diresmikan tepat pada awal tahun 2025 dengan harapan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa yang notabene petani (mistar.id, 1/1/2025).

Kondisi jalan rusak di Kabupaten Asahan bukan terjadi di satu wilayah saja, namun di beberapa wilayah. Dan bahkan jalan-jalan itu sudah seperti kubangan kerbau. Masyarakat sekitar telah berusaha menyampaikan kepada pemerintah agar memperbaiki jalan yang rusak, akan tetapi selalu nihil. Maka karena merasa bosan tidak mendapat respon baik, maka masyarakat mengambil tindakan sendiri.

Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah yang tak jauh dari pintu tol Kisaran. Masyarakat sekitar melakukan demo bahkan sampai makan bersama di badan jalan. Hal ini mereka lakukan demi mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan selang beberapa waktu setelah peristiwa itu, pemerintah daerah Kabupaten Asahan langsung melakukan perbaikan jalan di wilayah tersebut, tetapi tidak untuk wilayah lainnya.

Memang miris, seharusnya pemerintah yang berperan aktif memperhatikan kebutuhan rakyat. Tapi hal itu tidak terwujud dalam sistem yang mengagungkan akal manusia yakni sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini meminimalisir peran negara hanya sebagai regulator bukan pengurus kebutuhan rakyat. Negara tidak hadir saat rakyatnya mengalami kesulitan, bahkan pemerintah terkesan abai.

Kondisi jalan daerah atau desa tidak menjadi prioritas perhatian pemerintah. Hal ini berbeda dengan proyek pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategi nasional (PSN). Meskipun, pemerintah yang berkuasa saat ini menghentikan sementara kelanjutan pembangunan proyek tersebut, tapi hal itu hanya alasan agar proyek-proyek tersebut lebih banyak dinikmati oleh swasta.

Begitulah kenyataan proyek pembangunan dalam sistem kapitalis, selama menguntungkan pihak swasta atau asing, maka akan direncanakan sampai matang. Berbeda dengan pembangunan jalan daerah atau desa yang banyak dibutuhkan warga. Pembangunannya pun sekadarnya saja dan kualitas bahan pun perlu dipertanyakan. Bahkan di beberapa titik jalan desa yang telah dibangun pemerintah, kondisi jalan sudah rusak kembali. Padahal, jalan itu baru saja diperbaiki. Hal ini ditambah dengan adanya otonomi daerah yang mempersulit penyelesaian masalah terutama terkait kekurangan dana.

Tentu hal tersebut tak akan terjadi jika sistem Islam diterapkan oleh negara. Islam menetapkan fungsi negara adalah sebagai pengurus dan pelayan. Fungsi tersebut harus dijalankan sebaik-baiknya sebagai bentuk pertanggungjawaban penguasa terhadap amanah yang sudah diberikan. Dengan fungsi pengurus rakyat, negara akan langsung memperbaiki jalan rusak. Dan penanganan masalah administrasi bersifat desentralisasi, sehingga penyelesaian masalah lebih cepat seperti perbaikan jalan rusak. Apalagi model administrasinya sederhana, tidak berbelit-belit, dan model anggaran bersifat mutlak dengan adanya baitulmal. [Ni]