Dian Harisah
Aktivis Dakwah Muslimah
Pemberitaan Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77 di New York yang digelar mulai tanggal 20-26 September 2022 menyedot perhatian seluruh dunia. Pasalnya, seluruh perwakilan negara anggota PBB akan berkumpul dan membicarakan isu sentral dunia. Tak ketinggalan, Indonesia pun mengirimkan delegasinya untuk hadir di SMU PBB ke-77 ini. Delegasi Indonesia dipimpin langsung Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, yakni Retno Marsudi.
Indonesia mengangkat enam isu pokok dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu isu yang diangkat adalah berkaitan pengungsi Palestina. Melalui Menlu Retno Marsudi, Indonesia menegaskan akan terus mendukung program Badan PBB untuk urusan Pengungsi Palestina (UNRWA). Dia turut mengajak dunia internasional untuk membantu UNRWA.
Sebagaimana dikutip dari inilah.com (23/9/2022), Menlu Retno menyatakan bahwa ada dua hal yang dapat dilakukan untuk membantu UNRWA:
1. Mengatasi kendala keuangan UNRWA.
Indonesia selalu memberikan dukungan atas perpanjangan mandat UNRWA dan kontribusi keuangan.
2. Memastikan bahwa UNRWA telah melaksanakan tugas dengan baik.
Untuk hal ini, Indonesia mendukung rencana Sekretaris Jenderal untuk meningkatkan anggaran UNRWA melalui kontribusi wajib.
Sebagaimana diketahui bahwa UNRWA mengalami defisit sejak beberapa tahun terakhir. Pejabat Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina di Timur Tengah, UNRWA, pada 15 Oktober 2018, menegaskan bahwa penyebab utama krisis defisit dana yang dialami oleh UNRWA tahun ini adalah Amerika Serikat. Negeri Paman Sam tersebut mengakhiri seluruh pendanaannya untuk UNRWA untuk tahun 2018. Alasannya adalah bahwa organisasi itu mengalami "cacat yang tak dapat diperbaiki", demikian pernyataan pihak Kementerian Luar Negeri AS.
Menilik Peran UNRWA Mengatasi Masalah Pengungsi Palestina
Dikutip dari kompasiana.com (18/07/2019), peran kemanusiaan UNRWA bagi pengungsi Palestina tidak perlu diragukan lagi. Data dari UNRWA mengungkapkan bahwa badan tersebut kini mengelola 711 sekolah dan 143 fasilitas kesehatan bagi pengungsi Palestina. Pada periode 2018-2019, UNRWA menyediakan pendidikan bagi sekitar 530 ribu anak Palestina, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasional bagi sekitar 7 ribu anak. Badan itu juga memberikan jaring pengaman sosial bagi sekitar 255 ribu orang, dan menyediakan bantuan kredit lunak untuk kegiatan wirausaha. Total nilai kredit yang telah disalurkan mencapai sekitar USD 531.4 juta untuk periode 1991-2017.
Pada 2018, total anggaran reguler UNRWA adalah sekitar USD 740 juta. UNRWA juga biasa mengajukan permohonan dana darurat untuk kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditutup oleh anggaran reguler. Untuk periode 2016-2021, anggaran UNRWA diprioritaskan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Kegiatan kemanusiaan UNRWA didanai kontribusi sukarela negara, organisasi, dan individu. Sayangnya dana seringkali kurang. Sejak 2018, kekurangan dana yang dialami UNRWA semakin berat setelah AS menghentikan kontribusinya pada badan tersebut.
Akar Masalah Pengungsi Palestina
"Israel" diberi tanah Palestina pada tahun 1948 sebagai puncak dari janji-janji yang dibuat oleh Inggris (dengan dukungan negara-negara lain) kepada Zionis dalam Deklarasi Balfour. Seiring dengan waktu, “Israel” menggunakan kekuatan militernya untuk memperluas kendalinya, menetap di tanah Palestina, dan memperlakukan penduduk Palestina dengan sikap permusuhan yang keras. Para pemimpin “Israel” bahkan tidak berusaha menutup-nutupi permusuhan ini.
Para pemimpinnya berulang kali menegaskan bahwa “Israel” adalah Negara Yahudi, dan pemukiman Yahudi di tanah Palestina adalah “nilai tertinggi bagi negara”. Orang-orang Palestina mengalami pengusiran paksa, perampasan tanah, status yuridis yang lebih rendah, dan penahanan. Inilah kenyataan yang dialami oleh semua orang Palestina, baik di dalam “Israel” atau pun di wilayah pendudukan. Para pemukim “Israel” di Tepi Barat yang diduduki Zionis diizinkan untuk membawa senjata dan sering menyerang warga Palestina, bangunan, dan lahan pertanian mereka.
Tentu kita paham bahwa tak mungkin ada pengungsi jika tidak ada pendudukan atas tanah rakyat Palestina. Menyusul terbentuknya Israel pada 1948, ratusan ribu rakyat Palestina pergi mengungsi. Majelis Umum PBB pada 1949 membentuk UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) sebagai badan khusus yang bertugas membantu pengungsi Palestina. UNRWA memulai tugas pada 1 Mei 1950 dan kini menangani sekitar 5.4 juta pengungsi Palestina yang tersebar di Gaza, Lebanon, Suriah, Tepi Barat, dan Yordania.
Solusi atas Permasalahan Palestina
Pendudukan dan diskriminasi "Israel" terhadap warga Palestina adalah penyebab utama “siklus kekerasan yang terus-menerus”, menurut laporan terbaru PBB yang terbit Selasa (7/6/2022).
Seperti laporan Arab News Rabu (8/6/2022), sebuah tim penyelidik yang ditunjuk tahun lalu oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk memeriksa semua akar penyebab konflik Israel-Palestina menyimpulkan, Israel jelas tidak berniat untuk mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina.
Dalam pidatonya di depan sidang Majelis Umum PBB pada Kamis 22 September 2022, Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyerukan agar solusi dua negara menjadi jalan keluar konflik Israel-Palestina selama puluhan tahun.
Penyebutan solusi dua negara, yang pertama kalinya dilakukan oleh seorang pemimpin Israel di sidang Majelis Umum PBB, menegaskan dukungan Presiden AS Joe Biden di Israel Agustus lalu atas proposal yang sudah lama tidak dibahas itu.
Muslim Palestina tengah menderita. Mereka sudah menderita selama beberapa dekade dan akan terus menderita sampai situasi ini terselesaikan. Namun, bagaimana kita bisa mempercayai sistem yang menciptakan masalah itu sendiri untuk memberikan solusi?!
Lalu, apa yang kita harapkan dari mereka melalui UNRWA?
Maka solusi UNRWA bukanlah solusi yang bersifat solutif atas permasalahan pengungsi Palestina. Bahkan campur tangan PBB dalam hal ini hanyalah ilusi. Dalam sistem Kapitalisme tak mungkin mewujudkan solusi yang paripurna dari masalah Palestina. Sebaliknya, penderitaan terus berlangsung lebih panjang jika kita masih mempertahankan solusi 'ala' Kapitalisme atas Palestina.
Jika kita serius membantu saudara-saudara muslim kita dan menunaikan fardu untuk melindungi tanah dan darah kaum muslimin, kita perlu mengubah sistem. Hanya dengan tegaknya kembali khil4f4h, muslim Palestina akan mendapatkan perlindungan dan keadilan yang seharusnya mereka terima.
«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرْ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ»
“Sesungguhnya seorang imam adalah perisai, orang-orang berperang dari belakangnya dan menjadikannya pelindung. Maka, jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla dan berlaku adil, baginya terdapat pahala; dan jika ia memerintahkan yang selainnya, ia harus bertanggung jawab atasnya.” (HR Muslim)
Wallahu a'lam.
0 Comments: