Ucapan yang Kontroversial

Oleh: Isnawati
(Muslimah Penulis Peradaban)

SSCQmedia.com—Pada April 2026, Presiden Republik Indonesia ke-8 Prabowo Subianto kembali menyinggung narasi “Indonesia Gelap” dalam sebuah pernyataan publik. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling aman di dunia saat ini. Ia juga merespons pihak-pihak yang ingin meninggalkan Indonesia dengan pernyataan, “Ada yang mau kabur? Kabur aja sana,” serta menyindir dengan contoh negara seperti Yaman sebagai tujuan alternatif. Pernyataan ini menjadi kali ketiga dalam satu setengah tahun masa jabatannya ia menanggapi narasi tersebut (tribunnews, 29/4/2026).

Pernyataan itu tidak lahir di ruang kosong. Narasi “Indonesia Gelap” sebelumnya ramai diperbincangkan di ruang publik, terutama di media sosial, sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan sebagian masyarakat. Kritik tersebut mencakup berbagai isu, seperti ketimpangan ekonomi, lapangan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap belum berpihak secara merata. Dalam konteks ini, respons presiden menjadi sorotan karena dinilai menunjukkan sikap yang tidak biasa dari seorang kepala negara dalam menghadapi kritik publik.

Pertanyaannya, apa yang membuat seorang presiden sampai terlihat sensitif terhadap narasi seperti ini? Dalam politik, kritik adalah sesuatu yang wajar, bahkan menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi. Kritik berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan agar tidak berjalan tanpa arah. Namun, ketika kritik dibalas dengan nada defensif, muncul dugaan adanya tekanan, baik tekanan politik, tekanan citra, maupun tekanan terhadap legitimasi kebijakan yang sedang dijalankan. Dalam situasi seperti ini, menyikapi kritik atau masalah dengan perasaan berlebihan akan mengalahkan logika sehingga respons yang muncul bukan lagi berbasis substansi, melainkan dorongan emosional yang justru memperkeruh keadaan.

Ungkapan “kabur ke Yaman” juga menimbulkan pertanyaan lain: sebenarnya ditujukan kepada siapa? Apakah kepada masyarakat umum yang kritis, kelompok tertentu, atau pihak-pihak yang dianggap menyebarkan narasi negatif? Diksi ini terasa bukan sekadar jawaban spontan, tetapi juga mengandung nada sinisme. Seolah-olah ada perbandingan bahwa kondisi negara lain, seperti Yaman, jauh lebih buruk sehingga kritik terhadap Indonesia dianggap tidak relevan.

Namun, di sinilah persoalannya menjadi lebih dalam. Apakah membandingkan dengan negara yang sedang mengalami konflik merupakan cara tepat untuk menjawab kritik? Jika dilihat secara objektif, setiap negara memiliki konteks dan tantangannya masing-masing. Mengalihkan kritik dengan membandingkan kondisi ekstrem di tempat lain tidak serta-merta menjawab substansi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

Narasi “Indonesia Gelap” sejatinya tidak muncul tanpa sebab. Narasi tersebut merupakan refleksi dari keresahan yang dirasakan sebagian masyarakat. Dalam perspektif yang lebih luas, akar masalah ini sering dikaitkan dengan sistem kapitalisme sekuler dalam bingkai demokrasi liberal. Sistem ini dinilai melahirkan ketimpangan struktural, ketika kekuasaan ekonomi dan politik cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite.

Dampaknya terlihat nyata. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Sumber daya alam yang melimpah tidak sepenuhnya dinikmati rakyat secara adil. Dehumanisasi terjadi ketika manusia dinilai berdasarkan nilai ekonomi semata. Kerusakan lingkungan pun menjadi konsekuensi dari eksploitasi tanpa batas. Dalam kondisi seperti ini, munculnya narasi pesimistis seperti “Indonesia Gelap” dapat dipahami sebagai bentuk ekspresi kekecewaan.

Penggunaan diksi seperti “mata buram” atau sindiran terhadap pihak yang dianggap tidak melihat realitas dengan benar justru memperkeruh suasana. Bahasa seperti ini bukan memperjelas persoalan, melainkan menunjukkan adanya kebuntuan dalam merespons kritik secara substansial. Publik tidak membutuhkan retorika, tetapi jawaban nyata atas persoalan yang mereka rasakan.

Sementara itu, penyebutan Yaman sebagai contoh juga perlu dilihat secara lebih adil. Memang benar bahwa Yaman mengalami konflik berkepanjangan, tetapi dalam perspektif sejarah dan keagamaan, Yaman memiliki kedudukan yang mulia. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saw. menyebut penduduk Yaman sebagai kaum yang lembut hatinya. Dalam riwayat lain oleh Imam Bukhari, disebutkan bahwa hikmah juga terdapat pada penduduk Yaman.

Selain itu, wilayah Hadramaut di Yaman, khususnya Tarim, dikenal sebagai pusat keilmuan Islam yang diberkahi. Kota ini menjadi tempat berkembangnya para ulama dan keturunan Nabi Muhammad saw. dari jalur Sayyidina Husein. Salah satu tokoh penting adalah Sayyid Ahmad bin Isa atau Imam Al-Muhajir yang hijrah dari Basrah ke Hadramaut bersama keluarganya. Dari keturunan inilah lahir para habaib yang kini banyak tersebar di Indonesia.

Menjadikan Yaman sebagai simbol keterpurukan semata tanpa melihat sisi lain dari sejarah dan nilai-nilainya merupakan penyederhanaan yang kurang tepat. Perbandingan seperti ini justru membuka ruang kritik baru terhadap cara pandang yang digunakan dalam merespons persoalan.

Lalu, apa solusi dari situasi ini?

Dari sisi individu, masyarakat perlu meningkatkan literasi politik. Tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu utuh, tetapi juga tidak menutup mata terhadap realitas yang ada. Bersikap kritis bukan berarti membenci, dan mendukung bukan berarti menutup kesalahan.

Dari sisi masyarakat, perlu dibangun budaya diskusi yang sehat. Kritik disampaikan dengan data dan argumen, bukan sekadar emosi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog yang lebih luas sehingga komunikasi tidak berjalan satu arah.

Dari sisi negara, yang paling penting adalah keberanian untuk mengevaluasi sistem yang ada. Jika akar masalah memang berasal dari sistem yang melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan, maka perubahan mendasar perlu dipertimbangkan. Dalam pandangan sebagian kalangan, solusi tersebut tidak cukup dengan perbaikan parsial, tetapi membutuhkan perubahan sistemik menuju penerapan syariah secara menyeluruh dalam bingkai khilafah.

Pada titik ini, muncul pertanyaan besar: apakah Indonesia akan terus bertahan dengan sistem yang ada atau berani mencari alternatif yang dianggap lebih mampu menghadirkan keadilan? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa ditunda karena masa depan bangsa bergantung pada pilihan yang diambil hari ini. Wallahualam bissawab. [Ni/Des]