Demokrasi Membungkam Politik Gen Z

Oleh: Pudji Arijanti
(Pegiat Literasi untuk Peradaban)

SSCQMedia.Com — Gelombang aksi yang terjadi pada Agustus 2025 menyisakan keprihatinan besar. Kepolisian telah menetapkan 959 orang sebagai tersangka, di antaranya 295 anak yang masih berstatus pelajar. Fakta ini memunculkan sorotan tajam dari berbagai pihak. Komnas HAM memperingatkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia, sebab proses hukum yang dijalankan diduga sarat dengan ancaman dan intimidasi. Sementara itu, KPAI menilai penetapan anak sebagai tersangka tidak memenuhi standar perlindungan anak sesuai undang-undang (Tempo.co, 24/9/2025).

Jika ditelusuri lebih jauh, aksi tersebut sejatinya mencerminkan bangkitnya kesadaran politik generasi muda, khususnya Gen Z. Mereka mulai melihat ketimpangan sosial, merasa tidak puas dengan kebijakan penguasa, dan berani menuntut perubahan. Namun begitu, alih-alih didengar aspirasinya, justru mereka dipukul balik dengan label anarkis dan perusuh. Stigma ini seakan menjadi jalan pintas bagi penguasa untuk meredam kritik.

Demokrasi dan Politik Kriminalisasi

Fenomena ini memperlihatkan wajah asli demokrasi. Sistem yang digadang-gadang menjunjung kebebasan berpendapat ternyata hanya memberi ruang bagi suara-suara yang sejalan dengan kepentingan rezim. Sementara itu, kritik yang dianggap mengancam stabilitas kekuasaan akan dibungkam, bahkan dengan kriminalisasi.

Anak-anak muda yang semestinya dibimbing agar berpikir kritis justru ditakut-takuti dengan jerat hukum. Ironisnya, negara yang mengaku demokratis malah memperlakukan pelajar sebagai pelaku kriminal, padahal mereka hanyalah bagian dari gelombang protes sosial yang lebih besar. Inilah bukti bahwa demokrasi kapitalisme bukanlah wadah aman bagi aspirasi generasi muda. Demokrasi memelihara kebebasan sebatas retorika, tetapi menutup telinga ketika suara itu mengusik kenyamanan elite.

Potensi Gen Z sebagai Agen Perubahan

Sejarah membuktikan bahwa pemuda selalu menjadi tonggak perubahan. Mereka memiliki energi, idealisme, dan keberanian untuk menantang ketidakadilan. Maka wajar jika Gen Z mulai gelisah melihat kondisi bangsa yang terpuruk, korupsi merajalela, kesenjangan ekonomi melebar, hingga kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kesadaran politik itu adalah potensi yang seharusnya diarahkan, bukan dimatikan.

Namun begitu, kapitalisme justru mengarahkan energi muda ini pada jalur destruktif, di mana energi muda selalu dikaitkan dengan hedonisme dan pergaulan bebas. Atau jika sampai melawan rezim, mereka dicap sebagai anarkis. Generasi yang semestinya disiapkan menjadi pemimpin masa depan malah dicurigai, ditakuti, bahkan dikriminalisasi. Padahal, tanpa keberanian generasi muda, perubahan sejati tidak akan pernah lahir.

Islam: Mengarahkan Kesadaran Politik

Islam memandang politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan aktivitas mulia untuk mengurus urusan umat sesuai syariat Allah. Karena itu, amar makruf nahi munkar menjadi kewajiban yang melekat, termasuk mengoreksi penguasa ketika zalim. Rasulullah saw. bersabda:

“Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa zalim.”
(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Inilah standar yang harus ditanamkan kepada generasi muda. Kesadaran politik mereka harus dibentuk dengan landasan akidah Islam, bukan sekadar luapan emosi. Dengan dasar akidah, keberanian mereka untuk melawan kezaliman akan selalu terarah, penuh tanggung jawab, dan terikat hukum syariat.

Peran Khilafah dalam Membina Pemuda

Sejarah Islam mencatat betapa pentingnya peran pemuda dalam perjuangan dakwah. Dari Ali bin Abi Thalib yang berani tidur di ranjang Rasulullah saw. demi melindungi beliau, hingga Mush‘ab bin Umair yang menjadi duta dakwah di Madinah. Semua itu lahir karena mereka dididik dengan akidah Islam yang kokoh.

Dalam sistem Khilafah, pendidikan pemuda berlandaskan akidah dan tsaqafah Islam. Mereka disiapkan menjadi generasi yang sadar politik, memahami realitas dunia, mengenali hakikat musuh, serta mampu menawarkan solusi sesuai syariat. Pemuda tidak diarahkan pada anarkisme, tetapi pada perjuangan sistemik untuk menegakkan keadilan.

Khilafah juga memastikan bahwa kebebasan berpendapat dijamin dalam kerangka amar makruf nahi munkar. Kritik terhadap penguasa tidak dianggap ancaman, melainkan bagian dari kontrol rakyat agar penguasa tetap lurus. Berbeda dengan demokrasi yang membungkam suara kritis, Khilafah justru memandangnya sebagai kebutuhan.

Dengan demikian, kasus 295 anak yang ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan menjadi potret buram demokrasi Indonesia. Kesadaran politik Gen Z yang sedang tumbuh justru dipatahkan dengan kriminalisasi. Padahal, mereka tengah mencari jalan untuk memperjuangkan keadilan.

Sudah saatnya generasi muda menyadari bahwa jalan perubahan tidak akan lahir dari demokrasi kapitalisme yang penuh tipu daya. Hanya Islam kaffah dalam naungan Khilafah yang mampu mengarahkan energi pemuda, membina kesadaran politik mereka, dan menyalurkannya pada perjuangan mulia—menegakkan keadilan, melawan kezaliman, dan meraih rida Allah Swt.

Wallahualam bissawab. [An]