Kapitalisme Menjadikan Negara Abai Membangun Pemahaman yang Benar

Oleh. Dewi Khoirul 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi meminta masyarakat tidak terhasut oleh hoaks terkait bentrokan antar dua kelompok massa yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Menurut Wali Kota Bitung Maurits Mantiri, kondisi Bitung sudah aman terkendali.

Beliau juga menyampaikan ajakan untuk 

masyarakat bisa bijak mencari informasi dari sumber yang tepat dan merekomendasikan kepada masyarakat untuk meminta informasi dengan menghubungi perwakilan pimpinan daerah terdekat sehingga tidak terhasut oleh informasi yang simpang siur dan belum terverifikasi kebenarannya. (Republika.co.id, 26/11/2023).

Jika kita amati dengan seksama, bentrokan yang terjadi di Bitung tersebut adalah imbas dari pemahaman keliru. Sebagian masyarakat tidak memahami bahwa akar masalah Palestina adalah penjajahan.

Sudah seharusnya semua orang apalagi muslim sepakat bahwa segala bentuk penjajahan dimuka bumi ini harus dihapuskan.

Dan peran negara sangat besar disini dalam memahamkan umat terkait penjajahan.

Mana yang termasuk penjajah dan mana yang termasuk pihak terjajah, jadi tidak membiarkan masyarakat memilih sendiri ketepatan berita sementara aparat pemerintah hanya menyampaikan himbauan untuk tidak terhasut hoaks.

Hanya saja penerapan sistem kapitalis-sekuler telah menjadikan negara berlepas tangan dalam membangun pemahaman yang benar ditengah-tengah umat. Sistem sekuler yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam aspek pendidikan justru membuat kebenaran semakin kabur, kebenaran dipandang kebatilan, sedangkan kebatilan dipandang kebenaran.

Sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan telah memberikan masyarakat kebebasan penuh dalam berekspresi, berpendapat tanpa harus memperhatikan aturan agama. Atas dasar inilah kurikulum pendidikan dibentuk.

Gagalnya negara menetapkan  standar benar-salah, hak-batil, terpuji-tercela, dan baik-buruk ditengah masyarakat telah memicu munculnya konflik antar individu atau kelompok masyarakat.

Negara dalam sistem kapitalisme hanya berorentasi untung, alhasil ketika negara melihat ada pembodohan yang masif di sosial media khususnya terkait penjajahan yang terjadi di Palestina oleh zionis yahudi, negara tidak melakukan apapun, rakyat dibiarkan mengonsumsi tayangan-tayangan yang mengaburkan penjajahan hakiki, atas nama kebebasan (liberalisme) dan HAM (hak asasi manusia) tidak sedikit masyarakat di negeri ini yang melakukan pembelaan terhadap penjajah Zionis Yahudi laknatullah.

Konflik akibat ketidak pahaman masyarakat tentang penjajahan ini sejatinya akan usai melalui penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan yakni khilafah ala minhajin nubuwah.

Khilafah akan menghapuskan segala bentuk penjajahan diatas dunia khususnya dinegeri-negeri muslim.

Khilafah akan menjadi pemersatu kaum muslim dibawah satu kepemimpinan, syariat Islam telah menetapkan bahwa khilafah sebagai perisai dan pelindung kaum muslimin.

Rasulullah saw bersabda

"Sesungguhnya imam atau Khalifah adalah perisai, orang-orang berperang dibelakangnya dan menjadikannya pelindung." (HR.Muslim).

Selain melindungi kaum muslim dari serangan musuh khilafah juga menjaga kehidupan yang harmonis diantara anggota masyarakat.

Hal ini ditempuh dengan pendidikan Islam yang berkualitas dan mampu membangun kekuatan mental anak didiknya, baik pada level keluarga, masyarakat, maupun negara.

Negara menjauhkan pemikiran yang bertentangan dengan Islam sehingga masyarakat akan benar-benar mampu membedakan mana yang hak dan yang batil.

Budaya amar ma'ruf nahi mungkar menjadikan konflik dalam negeri bisa terhindarkan sebab satu individu masyarakat tidak membiarkan individu yang lain melakukan kesalahan atau mengemban pemikiran batil.

Namun, negara perisai umat itu yakni Khilafah kini tiada, sehingga negara kafir penjajah leluasa menjajah negeri-negeri kaum muslimin baik secara politik, militer, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan seterusnya.

Penjajahan militer negara-negara kafir atas negeri-negeri muslim salah satunya dilancarkan melalui penjajahan zionis yahudi terhadap Palestina.

Sejak keruntuhan khilafah tersebut eksodus yahudi dari Eropa ke Palestina meningkat tajam, mereka menempati dan mengambil tanah warga Palestina secara paksa, puncaknya pada 29 November 1947 Amerika Serikat melalui PBB mengumumkan pendirian negara zionis yahudi di wilayah Palestina. Dalam keputusannya wilayah Palestina dibagi menjadi dua, yakni Zionis Yahudi mendapat 55% tanah wilayah sementara sisanya untuk penduduk asli Palestina.

Oleh karena itu sangat jelas bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah bentuk penjajahan. Selain memahami hakikat penjajahan ini umat juga harus memahami bahwa penjajahan tidak akan pernah selesai selama kaum muslim terkungkung dalam negara kebangsaan sebagaimana saat ini.

Penjajahan Palestina hanya bisa dituntaskan oleh khilafah yang akan mengirimkan tentara dan senjata terbaiknya dalam upaya mengusir penjajah Zionis Yahudi dan membuat negara-negara besar dibaliknya bungkam. Wallahualam bissawab. [ry].