Oleh Asma Sulistiawati
Pegiat Literasi
Akhir-akhir ini, publik disuguhkan kontroversi Bjorka, seorang 'hacker' yang dianggap meresahkan para pejabat. Namun, dengan adanya kontroversi Bjorka, kasus Ferdy Sambo perlahan mulai senyap diberitakan. 'Hacker' Bjorka semakin intensif diundang publik di saat pemerintahan beramai-ramai memburunya, dari Mabes Polri hingga presiden turun tangan, membentuk tim khusus untuk 'gercep' menyelesaikanya. Akan tetapi, alih-alih memuji kinerja pemerintah, publik malah mempertanyakan aksi tersebut dengan menudingnya sebagai pengalihan isu.
Eks Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo Menegaskan bahwa kasus kematian Brigader J ini sejatinya adalah wahana perang antara dua kubu di kepolisian, yaitu kubu polisi yang bermoral, professional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat versus polisi bajingan, pengkhianat, dan pembunuh yang bermoral, professional, dan menegakkan jati dirinya sebagai pelindung rakyat. (suara.com, 17/09/2022)
Banyak isu yang sedang viral di negeri ini, dari isu kenaikan BBM hingga kasus Ferdy Sambo yang tiba-tiba saja tertutupi oleh isu Bjorka yang trending di medsos. Banyak pihak menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap pengalihan isu. Netizen diminta untuk terus mengawal kasus Ferdy Sambo yang semakin rumit dan isu kenaikan BBM yang kian hari tenggelam, bahkan tidak digubris oleh DPR.
Hal tidak wajar ini seolah-olah menjadi wajar, selama pemerintah terus membohongi rakyat. Sebagaimana dalam berbagai pernyataan yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan BBM tahun ini. Tak lama kemudian, harga BBM melonjak tinggi. Kasus Bjorka diduga sebagai bentuk pengalihan isu yang diyakini ketika publik merasa bahwa kasus Ferdy Sambo malah ditutup-tutupi dengan aksi serempak pemerintah untuk mengusut Bjorka.
Kasus Sambo semakin rumit. Pengacara Brigader J bahkan sempat menyatakan angkat tangan, disebabkan ketiadaan titik terangnya kasus ini.
Dengan demikian, penting sekali untuk menuntaskan kasus Sambo ini, agar Kapolri bisa melakukan 'bersih-bersih' dalam tubuh Polri dari kubu yang amoral. Oleh karena itu, rakyat jangan pernah bosan untuk terus memantau hingga kasus ini tuntas. Jangan sampai ada pengalihan isu yang memalingkan publik dari kasus-kasus penting. Ini merupakan tugas kepolisian yang seharusnya melindungi rakyat dari segala macam mara bahaya.
Belum lagi kebijakan kenaikan harga BBM yang membuat rakyat menjerit, ingin sekali mendapatkan empati dari pemerintahan. Akan tetapi DPR lebih memilih untuk menyanyikan lagu perayaan ulang tahun ketua DPR. Sungguh miris, wakil rakyat sama sekali tak mengenal empati terhadap jeritan rakyat.
Lagi-lagi, berita ini semakin terkubur dengan kehadiran Bjorka. Ribuan mahasiswa yang berdemo dikalahkan oleh kasus digital Bjorka.
Dengan demikian, terlepas dari benar atau tidaknya 'hacker' Bjorka, kehadirannya terkesan untuk mengalihkan isu. Setidaknya, ada dua kasus yang bisa kita cermati bersama.
Pertama, Negara yang tidak hadir dalam melindungi data pribadi. Adanya RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) pun masih berpolemik. Padahal, kebocoran data pribadi akan mengganggu keamanan data; dari penipuan, pemalsuan hingga sasaran algoritma iklan sebagaimana yang dialami sebagian warga yang sangat meresahkan. Apatah lagi, jika berbicara data BIN dan daftar transaksi-transaksi pemerintah yang dibongkar habis oleh Bjorka, data kedaulatan negara bisa terancam.
Kedua, yang perlu diketahui oleh rakyat adalah fenomena 'public distrust' ( ketidakpercayaan publik) yang kian nyata. 'Hacker' Bjorka yang dianggap sebagai pahlawan, menjadi satu dari sekian bukti ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah. Pemerintah melakukan kebohongan yang nyata di hadapan rakyat, termasuk menghadirkan Bjorka demi menutupi wajah bopengnya. Kebijakan pemerintah tambal sulam, yang hanya menyengsarakan rakyatnya.
Bagaimana menurut Islam tentang hal ini?
Salah satu fungsi negara dalam sistem Islam adalah melindungi keamanan warganya, termasuk keamanan perlindungan data. khil4f4h akan menjadi pihak terdepan dalam menyelesaikan kebocoran data, sebab kebocoran data, selain dapat merugikan pemiliknya, juga dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Demi keamanan data rahasia negara, khil4f4h akan mampu menciptakan sistem keamanan dengan teknologi tercanggihnya yang tidak mudah diretas.
Jika benar bahwa Bjorka adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kecewa pada pemerintah, hal tersebut tidak akan terjadi dalam khil4f4h, sebab dalam Islam, hubungan antara pemerintah dan rakyat sangat harmonis. Rakyat mencintai pemerintah. Pemerintah juga mencintai rakyatnya. Kecintaan ini timbul, sebab pemerintah senantiasa menetapkan kebijakan yang mengandung 'maslahat' bagi umat.
Demikian pula kepolisian. khil4f4h akan menjadi pihak terdepan dalam melindungi dan menciptakan rasa aman untuk seluruh rakyat. Rakyat akan bekerja sama, membantu pihak kepolisian dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sosok digital Bjorka tidak akan ditemui, baik sebagai pengalih isu ataupun 'hacker'. Hal ini disebabkan kepercayaan rakyat pada pemerintah (khil4f4h) yang mampu melindungi warga negaranya dari serangan darat maupun siber.
_Wallahu a'lam_
0 Comments: